RAPBN 2026 Turut Menimbang Risiko Global

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan DPR RI resmi menyepakati hasil pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026, yang telah dibahas oleh pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Dalam kesepakatan tersebut, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 5,2–5,8%, dengan mempertimbangkan tantangan global seperti dampak tarif dagang Amerika Serikat (AS), volatilitas pasar, dan dinamika harga komoditas.

Kesepakatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis (24/7/2025), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Dari pihak pemerintah, hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, proyeksi ekonomi dan postur fiskal dalam RAPBN 2026 telah memperhitungkan risiko-risiko eksternal utama.

“Apa-apa saja yang terutama berdampak cukup signifikan ya pasti sudah kita consider dan masuk dalam skenario-skenario. Jadi sudah kita masukkan,” kata Febrio usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menetapkan sasaran inflasi di kisaran 1,5–3,5%, nilai tukar rupiah antara Rp 16.500–16.900 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun di level 6,6%–7,2%. Harga minyak mentah Indonesia diasumsikan di kisaran US$ 60–80 per barel.

Adapun target tingkat kemiskinan kisaran 6,5–7,5% dan tingkat kemiskinan ekstrem pada kisaran 0–0,5%. Tingkat Pengangguran terbuka pada rentang 4,44–4,96%. Indeks modal manusia 0,57 dan indeks kesejahteraan petani 0,7731. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95%.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Jazilul Fawaid, menyebut RAPBN 2026 telah melalui pembahasan intensif oleh empat panitia kerja (Panja) sejak awal Juli 2025. Hasil pembahasan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025.

“Pada rapat kerja tanggal 22 Juli 2025, seluruh laporan panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia,” ujar Jazilul saat pidato Sidang Rapat Paripurna DPR ke-25, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Asumsi Makro Ekonomi 2026

• Pertumbuhan Ekonomi 5,2–5,8%

• Inflasi 1,5–3,5%

• Kurs Rp16.500–16.900/US$

• Tingkat Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun 6,6–7,2%

• Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) US$ 60–80/barel

• Lifting minyak bumi 605–620 ribu barel per hari

• Lifting gas bumi 953–1,01 juta barel per hari

• Tingkat Kemiskinan 6,5–7,5%

• Kemiskinan Ekstrem 0–0,5%

• Indeks Rasio gini 0,377–0,380

• Tingkat Pengangguran Terbuka 4,44–4,96%

• Indeks modal manusia 0,57

• Indeks Kesejahteraan Petani 0,7731

• Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 37,95%

Postur Fiskal 2026 (terhadap PDB)

• Pendapatan negara 11,71–12,31%

• Perpajakan 10,08–10,54%

• PNBP 1,63–1,76%

• Hibah 0,002–0,003%

• Belanja Negara 14,19–14,83%

• Belanja Pemerintah Pusat 11,41–11,94%

• Transfer ke daerah 2,78%--2,89%

• Keseimbangan Primer 0,18–0,22%

• Defisit 2,48–2,53%

• Pembiayaan 2,48–2,53%

Editor: Prisma Ardianto