Jalan Terjal Pengelolaan APBN 2026

JAKARTA, investor.id – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 bakal menjadi tantangan bagi pemerintah ke depan. Lantaran ketidakpastian yang tinggi masih akan membayangi perekonomian global, sedangkan daya beli domestik belum pulih sepenuhnya.

“Target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah. Apalagi dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan diri dengan tarif kebijakan Presiden Trump yang berlaku kepada banyak negara, serta konflik geopolitik yang tak kunjung lerai,” ucap Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah dalam keterangan resmi pada Senin (11/8/2025).

Padahal postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program pemulihan daya beli masyarakat dan menjaga ekspor kita tetap ekspansif. Secara perlahan, pelaku usaha bersama pemerintah perlu mencari pasar baru, dan tidak bergantung pada negara negara tujuan ekspor tradisional.

Bila mengacu pada pembahasan awal saat penyusunan rancangan APBN atau RAPBN 2026 maka pendapatan negara pada RAPBN 2026 pada kisaran Rp 3.094–3.114 triliun. Sedangkan belanja negara pada kisaran Rp 3.800–3.820 triliun, dan defisit RAPBN 2026 dalam rentang 2,53 % PDB setara Rp 706 triliun.

“Mengacu pada beberapa pengalaman di tahun sebelumnya, biasanya pemerintah mengajukan pada batas atas ketimbang batas bawah,” tutur Said.

Postur RAPBN 2026 diatas lebih tinggi dari prognosis atas APBN 2025 yang diperkirakan pendapatan negara mencapai Rp 2,865,5 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.387,3 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp 477,2 triliun serta penerimaan hibah sebesar Rp 1 triliun.

Sedangkan belanja negara Rp 3.527,5 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.663,4 triliun dan transfer ke daerah Rp 864,1 triliun, dengan demikian defisit diperkirakan mencapai Rp 662,0 triliun atau 2,78 persen PDB.

“Pemerintah harus mampu menggantikan penerimaan PNBP yang hilang karena setoran dividen BUMN, sekitar Rp 80 triliun tidak ada lagi pasca revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara,” kata dia.

RAPBN 2026 juga menjadi milestone kedua bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis, seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dll, yang secara teknis tidak mudah. Namun keberhasilan program ini akan menjadi “game changer” untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi mendatang.

“Saat ini angkatan kerja kita 54% hanya lulusan SMP ke bawah. Program program tersebut penting untuk mengubah struktur demografi angkatan kerja menjadi lebih berkualitas, dan handal menangkap peluang, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri,” kata Said.

Said berpendapat investasi pemerintah melalui APBN saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Pemerintah harus melibatkan sektor swasta untuk menggerakan ekonomi lebih ekspansif. Pemerintah perlu memperbanyak skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diberbagai proyek pemerintah yang secara teknis memungkinkan untuk hal itu.

“Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan,” tegas Said.

Editor: Prisma Ardianto