DPD Desak Revisi RAPBN 2026 Soroti Dana Transfer Daerah Rendah

JAKARTA, investor.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Angelius Wake Kako (AWK) menyoroti rendahnya dana transfer ke daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menurut anggota DPD itu, pemerintah perlu melakukan revisi RAPBN 2026 agar memperhatikan dana transfer ke daerah tersebut.

Meski ada kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 100% dalam 10 tahun terakhir, kata Angelius, kenaikan tersebut tidak berbanding lurus dengan dana transfer ke daerah yang justru mengalami penurunan signifikan.

Hal ini sudah disampaikan Angelius dalam Rapat Paripurna DPD RI Masa Sidang 1 tahun 2025/2026, dengan agenda penyerahan RAPBN 2026 dari Pimpinan DPD RI ke Pimpinan Komite IV, Selasa (19/8/2025). 

"Pada tahun 2016, APBN kita Rp 1.864 triliun, kini naik menjadi Rp 3.787 triliun. Tetapi, dana transfer daerah justru terkoreksi besar (24,88 persen), dari Rp 864 triliun pada 2025 turun menjadi Rp 650 triliun atau hanya 17,16% dari total APBN," ujar Angelius seperti dikutip Kamis (21/8/2025).

Pimpinan Komite II DPD itu mengatakan bahwa angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Padahal, sebelumnya dana transfer ke daerah pernah mencapai kisaran 38%-40%.

“Government spending di daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kalau transfer terlalu kecil, maka terjadi penumpukan anggaran di pusat yang merugikan masyarakat di daerah," tandas Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Angelius mengingatkan agar pemerintah pusat tidak mengulangi persoalan seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan keterbatasan fiskal, daerah harus berpikir ekstra keras untuk menutupi ruang fiskal yang terhimpit, misalnya dengan kebijakan menaikkan pajak.

"Belajarlah dari kasus Pati. Jangan sampai kepala daerah dipaksa menaikkan pajak hanya untuk menambal fiskal yang terhimpit. Kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi," tegas dia.

Senator muda itu berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan kembali besaran dana transfer daerah sebelum pembahasan RAPBN 2026 di DPR.

"Langkah ini (revisi RAPBN, red) tentu akan menjadi momentum penting karena ini masih bersifat Rancangan. Kita tentu tidak ingin agar citra kepemimpinan Presiden Prabowo tidak mendapat tempat di hati masyarakat daerah," pungkas Angelius.

Editor: Grace El Dora