Kenaikan Tunjangan DPR akan Tambah Beban APBN

JAKARTA, investor.id – Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai wacana dari DPR untuk menambah beban APBN melalui tunjangan rumah dinas bagi anggotanya dinilai tidak sejalan dengan kondisi ini. Terlebih, kenaikan tunjangan akan memperlebar kesenjangan rakyat dengan elit politik.

Berdasarkan data BPS, gini ratio Maret 2025 tercatat sebesar 0,375. Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,375.

“Rasio Gini tidak semuanya mencerminkan ketimpangan yang ada di Indonesia. Kalau diukur dari kekayaan, apalagi kepemilikan aset dan juga pendapatan, itu akan jauh lebih timpang dari angka-angka di rasio gini,” ujar Faisal, dalam program Investor Daily Talk, baru-baru ini.

Menurut Faisal, perbedaan kesenjangan ekonomi paling nyata terlihat di wilayah perkotaan. Rasio Gini di kota selalu tercatat lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa jurang antara kelompok kaya dan miskin di kota jauh lebih lebar.

“Jurang antara yang kaya dan miskin di kota lebih lebar dibandingkan di pedesaan, dan tipikal ini juga terjadi di banyak negara,” kata Faisal.

Ia menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini berada di perkotaan, yang menjadi tempat tinggal 60% penduduk Indonesia. Tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja di kota masih lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Situasi ini diperparah dengan meningkatnya gelombang PHK, terutama di sektor manufaktur, perdagangan, dan digital.

“Sementara di pedesaan, terutama sektor pertanian, kondisinya justru lebih bagus,” tambahnya.

Faisal menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tidak bisa hanya dibaca dari satu indikator seperti Rasio Gini. “Ketimpangan bukan hanya rasio Gini, tapi juga ukuran lain. Kita harus melihat kondisi ketenagakerjaan, jumlah PHK, pekerja formal versus informal, tingkat upah, serta data kemiskinan,” tandasnya.

Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan ini, wacana DPR untuk menambah beban APBN melalui tunjangan rumah dinas pun disorot karena dianggap tidak peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Khususnya di tengah persoalan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan pelemahan daya beli yang tak kunjung pulih.

Ia berharap DPR dan pejabat publik bisa menunjukkan kepekaan dengan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Faisal juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja anggota dewan. Optimalisasi kinerja harus menjadi prioritas, bukan sekadar mengejar tunjangan.

Di tengah banyaknya program prioritas Presiden Prabowo yang membutuhkan ruang fiskal besar, Faisal menekankan agar pemerintah menjaga disiplin belanja. Dengan demikian, anggaran negara dapat digunakan secara produktif untuk kepentingan publik, bukan hanya untuk segelintir kelompok.

Mengacu RAPBN 2026, belanja DPR dirancang sebesar Rp 9,90 triliun atau lebih rendah dari outlook 2025 yang sebesar Rp 9,96 triliun. Penurunan belanja dicatatkan dari program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan dari Rp 6,78 triliun menjadi sebesar Rp 5,67 triliun. Sedangkan program dukungan manajemen bertambah dari Rp 3,71 triliun menjadi Rp 4,22 triliun.

Adapun belanja MPR dirancang mencapai Rp 1,05 triliun pada 2026, lebih tinggi dari outlook 2025 sebesar Rp 903,6 miliar. Belanja untuk program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan naik dari Rp 654,0 miliar menjadi Rp 735 miliar. Begitu juga program dukungan manajemen yang naik dari Rp 249,6 miliar menjadi Rp 315 miliar.

Editor: Prisma Ardianto