Wamendagri: Kontribusi PAD Stagnan di 20-25% Selama 10 Tahun Terakhir

JAKARTA, investor.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa meskipun memiliki peranan vital dalam kemandirian fiskal, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung stagnan dalam satu dekade terakhir. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya berkisar 20-25% sejak tahun 2015.

“Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu dari 2015 sampai 2025, itu kontribusi PAD terhadap total PAD stagnan di kisaran 20-25% saja,” ucap Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam rapat kerja di Gedung DPR pada Senin (25/8/2025).

Bima menyebutkan adanya kesenjangan yang signifikan antar daerah. Ia mencontohkan, rasio PAD terhadap pendapatan di DKI Jakarta mencapai 80%, sementara di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur masih di bawah 15%.

“Hal ini menunjukkan terjadinya kesenjangan secara horizontal antara daerah yang masih senjang,” ujar Bima.

Menurut Bima, pemerintah pusat harus menerapkan kebijakan fiskal yang lebih asimetris dan berbasis potensi daerah, tidak lagi menyamaratakan. Kebijakan anggaran perlu disesuaikan dengan kemampuan unik setiap daerah. “Jadi tidak memukul rata, tetapi ada target daerah yang ditimbang dalam melakukan kebijakan-kebijakan fiskal,” tuturnya.

Efektivitas PAD sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, reformasi birokrasi fiskal dan integrasi sistem informasi keuangan juga menjadi prasyarat keberhasilan.

Bima turut menyinggung tantangan yang dihadapi pemerintahan baru dalam mengejar target PAD karena perlu melakukan akselerasi antarlembaga, rotasi-mutasi, dan penyesuaian dari kepala daerah yang baru dilantik.

“Biasanya pemerintahan baru ketika masih melakukan fase konsolidasi, maka biasanya agak berat mengejar target. Pasalnya mereka perlu untuk melakukan akselerasi antar lembaga, mengingat juga ada rotasi-mutasi dan kepala daerah yang baru,” kata Bima.

Sebagai informasi, realisasi pendapatan APBD provinsi dan kabupaten/kota per 22 Agustus 2025 baru mencapai Rp 726,04 triliun atau 54,44% dari pagu Rp 1.353,08 triliun. Secara umum, 72% dari struktur PAD nasional masih didominasi oleh pajak daerah. Bima meyakini bahwa daerah dengan sumber daya manusia yang andal dan mampu mereformasi sistem informasi keuangan akan memiliki kinerja fiskal yang lebih baik.

Editor: Prisma Ardianto