DJP Tegaskan Gaji DPR dan Pejabat Negara Tetap Kena Pajak

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada pembebasan pajak bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan seluruh pejabat negara. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan disinformasi yang beredar di masyarakat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menjelaskan bahwa pajak penghasilan (PPh) atas gaji dan tunjangan anggota DPR, pejabat negara, ASN, TNI, Polri, dan hakim sudah dipotong oleh instansi terkait dan langsung disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, penghasilan yang mereka terima adalah penghasilan bersih setelah pajak.

“Pajak penghasilan anggota DPR tetap dibayarkan ke kas negara, tidak ada pembebasan pajak,” ujar Rosmauli melalui akun Instagram resmi @ditjenpajakri, Kamis (28/8/2025).

Praktik ini juga lazim di sektor swasta, di mana perusahaan menanggung atau memberikan tunjangan pajak agar karyawan menerima penghasilan bersih setelah pajak.

DJP menambahkan, apabila pejabat atau ASN memperoleh penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan dari APBN/APBD—misalnya honorarium, hasil usaha pribadi, atau investasi—maka pajaknya wajib dibayarkan sendiri.

Seluruh penghasilan, baik yang bersumber dari APBN/APBD maupun dari luar, tetap wajib dilaporkan dalam SPT tahunan. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka pejabat atau PNS tersebut harus melunasinya sendiri.

DJP menegaskan bahwa tidak ada pengecualian dalam pemungutan pajak. Seluruh pejabat dan warga negara tetap dikenakan pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Editor: Prisma Ardianto