4 Program Stimulus Ekonomi Ini Berlanjut hingga 2026

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator (Menko), Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa empat program dalam paket stimulus ekonomi akan tetap berlanjut hingga tahun 2026.

Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat luas, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi tahun mendatang.

Airlangga menjelaskan, program pertama adalah perpanjangan kebijakan PPh final bagi UMKM dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Pajak final yang dikenakan tetap sebesar 0,5 persen dan akan berlaku hingga 2029.

Menurutnya, alokasi anggaran sudah mencapai Rp 2 triliun dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 542 ribu pada 2025. Untuk mendukung implementasi kelanjutan program ini, negara menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah.

"Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (16/9/2025).

Kedua, program terkait dengan perpanjangan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata. Insentif yang baru diterapkan pada 2025 tersebut akan berlanjut pada tahun berikutnya, sehingga pekerja dengan gaji di bawah Rp 10 juta tetap mendapatkan manfaat. Estimasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp 480 miliar.

Ketiga, insentif PPh Pasal 21 DTP itu juga diberikan bagi pekerja di sektor industri padat karya, seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur kulit, dan barang kulit. Kebijakan ini menargetkan 1,7 juta pekerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp 800 miliar pada 2025, dan akan kembali dilanjutkan tahun depan.

Keempat, program pemberian diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU).

Jika sebelumnya hanya mencakup pengemudi ojek online dan pekerja transportasi informal, cakupannya kini diperluas hingga ke petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Target peserta program ini mencapai 9,9 juta orang dengan estimasi anggaran sekitar Rp 753 miliar.

Dengan keberlanjutan empat program tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi sektor usaha kecil, pekerja formal maupun informal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif pada waktu mendatang.

Editor: Natasha Khairunisa