Juda Agung: Defisit APBN di Bawah 3% Adalah Harga Mati!

JAKARTA, investor.id – Pemerintah merespons cepat sorotan lembaga pemeringkat internasional Moody’s dan S&P Global terkait risiko fiskal Indonesia. Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Oh iya, kami jaga 3% itu harga mati lah. Enggak (akan melebihi),” tegas Juda dalam wawancara cegat di Hotel Kempinski Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Langkah ini diambil sebagai bentuk perbaikan tata kelola fiskal setelah Moody’s memberikan catatan terhadap risiko pengelolaan keuangan negara. Juda menyebut pemerintah sedang mengevaluasi kebijakan agar lebih kredibel di mata investor global.

“Lesson learned dari Moody's kemarin, ini harus kami perbaiki semua. Baik itu terkait tata kelola, kebijakan, maupun risiko-risiko yang lain,” ujarnya.

Terkait rasio utang pemerintah yang menyentuh 40,08% terhadap PDB pada akhir 2025, Juda memastikan angka tersebut masih dalam batas aman. Meskipun secara internal dipatok pada kisaran 40%, angka ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% yang diatur dalam UU Keuangan Negara.

Selain disiplin fiskal, pemerintah berencana melakukan akselerasi belanja negara pada Kuartal I-2026 untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Juda optimistis intervensi melalui percepatan belanja, termasuk program perlindungan sosial (bansos), dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke angka 5,6%.

“Baseline kita 5,5%. Kita akan dorong ke 5,6% dengan beberapa pengeluaran pemerintah yang memang bisa segera dilakukan di kuartal pertama tahun ini,” tambah Juda.

Sebagai informasi, realisasi defisit APBN pada akhir 2025 tercatat sebesar 2,92% terhadap PDB atau setara Rp 695,1 triliun. Angka tersebut melampaui target awal 2,53%, namun tetap berada di bawah batas konstitusi 3%. Untuk tahun 2026, pemerintah mematok target defisit yang lebih konservatif di level 2,68% terhadap PDB guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

S&P Global Ratings mempertahankan prospek (outlook) utang Indonesia pada level stabil per Jumat (6/2/2026). Meski demikian, S&P memberikan peringatan keras mengenai risiko pelemahan fiskal yang berpotensi menyeret turun peringkat kredit Indonesia di masa depan.

Pernyataan S&P itu menyusul Moody’s Investors Service, yang sebelumnya menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari "Stabil" menjadi "Negatif" pada Kamis (5/2/2026). Langkah Moody’s itu dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap stabilitas kebijakan fiskal dan tata kelola di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Editor: Prisma Ardianto