Pemerintah Guyur Rp 90 T untuk Kopdes Merah Putih pada Triwulan I-2026

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan dana senilai Rp 90 triliun untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih pada triwulan I-2026 ini. Dengan kehadiran Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja ke depan.

“Dengan dukungan capital expenditure sebesar Rp 90 triliun pada triwulan I-2026 program ini diharapkan menjadi pengungkit investasi desa dan akselerator pertumbuhan ekonomi nasional dari level akar rumput,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Tujuan pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih adalah memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa; memperpendek rantai distribusi dan mengurangi peran tengkulak; menurunkan harga dan meningkatkan daya beli; meningkatkan kesejahteraan dan lapangan kerja desa; serta, mendukung pengentasan kemiskinan.

“Melalui program ini pemerintah mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan baru dengan menjadikan dana desa tidak sekedar sebagai belanja rutin melainkan menjadi instrumen investasi dengan capital expenditure yang produktif dan berkelanjutan,” terang Purbaya.

Hingga 20 Februari 2026 pemerintah telah terbentuk 30 Kopdes/Kel Merah Putih dan melakukan pembangunan 24.186 gerai Kopdes/Kel Merah Putih. Pembangunan gerai dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Ke depan, pemerintah menargetkan menyelesaikan 30 ribu gerai KDMP hingga Maret 2026 dan tambahan 50 ribu gerai hingga Agustus 2026,” tutur Purbaya.

Adapun Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan kehadiran Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya memberikan dampak positif ke perekonomian desa tetapi hingga ke pertumbuhan ekonomi nasional. Kopdes/Kel Merah Putih turut menghadirkan lapangan kerja sehingga mengoptimalkan angkatan kerja yang ada.

“Banyak tenaga kerja yang akan dipekerjakan untuk membantu pelaksanaan Kopdes/Kel Merah Putih. Jadi di desa tenaga kerja yang bisa dipakai,” kata Askolani.

Untuk pendanaan akan disalurkan untuk pembangunan 30 ribu gerai Kopdes/Kel Merah Putih. Saat pemerintah sudah menyalurkan modal kerja sebesar Rp 90 triliun maka akan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nantinya akan ada masa tenggang (grace period) 6-12 bulan. Dana tersebut akan dicicil lagi melalui dana desa selama 6 bulan.

“Jadi ini yang kemudian kita kombinasikan antara pendanaan dengan investasi yang dalam waktu singkat kita bisa wujudkan di desa,” terang Askolani.

Editor: Natasha Khairunisa