Rupiah Terus Melemah, Pemerintah Perlu Buat Kebijakan Kendalikan Harga Pangan

YOGYAKARTA, investor.id – Pemerintah dinilai perlu memperkuat pengendalian harga dengan dukungan data produksi dan kebutuhan pangan yang akurat. Langkah ini penting untuk menentukan kebijakan yang tepat, termasuk terkait impor.

Hal ini disampaikan dosen Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Hani Perwitasari, S.P., M.Sc menanggapi nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS dan berpotensi tembus Rp 17.000. 

Pelemahan rupiah tersebut, memicu kehawatiran terhadap stabilitas harga pangan nasional, apalagi sejumlah komoditas pokok Indonesia masih mengandalkan pasokan dari luar negeri seperti gandum, kedelai hingga bawang putih.

“Untuk fluktuasi nilai tukar ini akan berpengaruh terhadap stabilitas harga pangan, bervariasi bisa dari 2 sampai 8% tergantung jenis makanannya,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Menurut Hani, tingkat kerentanan juga berbeda antar komoditas. Produk yang sulit disubstitusi dan sangat bergantung pada pasokan tertentu, seperti daging, telur, dan susu, cenderung lebih sensitif terhadap perubahan kurs.

“Komoditas yang paling rentan seperti daging, kemudian telur, susu yang memang sulit untuk disubstitusi, maka dia akan lebih rentan terhadap dampak dari pelemahan rupiah ini,” jelasnya.

Ketergantungan pada impor memperbesar risiko tersebut. Selama produksi domestik belum mampu memenuhi kebutuhan, impor menjadi opsi untuk menjaga ketersediaan. Namun, semakin besar porsi impor, semakin tinggi pula potensi tekanan harga akibat fluktuasi nilai tukar.

“Semakin tinggi impornya, maka ini akan sangat rentan terhadap gejolak kurs yang ada,” kata Hani.

Selain berdampak pada harga pangan, pelemahan rupiah juga meningkatkan biaya produksi di sektor pertanian dan peternakan. Hal ini terjadi karena sejumlah input produksi masih bergantung pada pasar global.

“Nilai tukar akan mempengaruhi biaya produksi, terutama ketika barang-barang produksi ini merupakan barang tradable, sehingga harganya akan naik dan total biayanya meningkat,” ungkapnya.

Menurut Hani, impor hanya dilakukan untuk komoditas yang memang kurang sehingga kebijakan tersebut dapat diambil lebih tepat.

Sementara itu, dalam jangka panjang, penguatan produksi pangan domestik menjadi kunci. Dukungan terhadap petani melalui akses pembiayaan, subsidi input, serta perlindungan asuransi dinilai perlu ditingkatkan.

Editor: Maswin