BUMI Ingin Private Placement Rp 24 T, Yakin Pada Setuju?

JAKARTA, investor.id - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berencana menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 11 Oktober 2022. Mata acara RUPSLB adalah persetujuan atas rencana pelaksanaan/penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) atau private placement dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

Sebagaimana diketahui, Bumi Resources sudah mengumumkan rencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 200 miliar saham biasa seri C tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Harga pelaksanaan sebesar Rp 120 per saham sehingga nilai transaksinya bisa mencapai Rp 24 triliun.

Bursa Efek Indonesia (BEI) ternyata meminta penjelasan lebih lanjut mengenai rencana aksi korporasi tersebut. Hal itu terungkap dari keterbukaan informasi BUMI dalam menjawab permintaan penjelasan BEI.

Salah satu yang disinggung BEI perihal mitigasi risiko jika pemegang saham tidak dapat menyetujui penyelesaian kewajiban perseroan dengan private placement mengingat pemegang saham existing akan terdilusi 58,8%.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava memberikan penjelasan bahwa perseroan berkeyakinan pemegang saham akan menyetujui rencana penyelesaian kewajiban perseroan dengan private placement karena penyelesaian kewajiban perseroan kepada kreditur akan memperbaiki kondisi keuangan perseroan melalui penurunan kewajiban secara signifikan yang diikuti dengan peningkatan profitabilitas akibat penurunan beban keuangan.

“Sehingga secara langsung akan meningkatkan valuasi ekuitas perseroan walaupun terdapat penurunan persentase kepemilikan (efek dilusi) akibat masuknya pemodal sebagai pemegang saham baru,” terang Dileep dalam keterbukaan informasi dikutip Selasa (27/9/2022).

Dia menambahkan, alternatif dari pelaksanaan private placement ini adalah restrukturisasi utang. Akan tetapi, berdasarkan pembicaraan sejauh ini, perseroan mungkin tidak dapat menyelesaikan restrukturisasi utang sebelum jatuh tempo utang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

“Sebagai tambahan, berdasarkan putusan homologasi (PKPU), penyelesaian utang PKPU adalah sangat penting untuk menghindari risiko terjadi kebangkrutan,” papar Dileep.

Editor: Theresa Sandra Desfika