Emiten BUMN Konstruksi Raup Kontrak IKN Rp 10 Triliun, Siapa Terbesar?

JAKARTA, investor.id – Emiten BUMN konstruksi membukukan total kontrak senilai Rp 10 triliun dari proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga kuartal IV-2022.

Dari jumlah tersebut, PT PP Tbk (PTPP) tercatat sebagai emiten BUMN konstruksi dengan perolehan kontrak terbesar mencapai Rp 2,9 triliun. Kemudian, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebesar Rp 2,5 triliun.

Selanjutnya, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dengan perolehan kontrak senilai Rp 2,3 triliun, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Rp 1,8 triliun, dan anak usaha Wika, yaitu PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE), sebesar Rp 306 miliar.

Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi mengatakan bahwa perolehan nilai kontrak sebesar Rp 2,9 triliun yang diraih perseroan akan bertahan sampai akhir tahun ini. Meski demikian, perseroan tengah mengikuti tender untuk tiga paket pekerjaan lain di proyek IKN.

Tiga paket pekerjaan itu baru akan diumumkan pada tahun depan. "Jadi, sampai akhir tahun ini, kami masih di angka Rp 2,9 triliun," jelas Bakhtiyar kepada Investor Daily, Rabu (14/12/2022).

Bakhtiyar menyebutkan tiga paket pekerjaan yang sedang diikuti itu berupa paket Gedung Sekretariat Negara, Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta bangunan pengelolaan sampah.

"Yang pasti, PTPP paling berpengalaman di proyek gedung. Selain itu, secara volume, pengolahan sampah kami juga masih yang paling unggul. Jadi, kami optimistis bisa memenangi tiga proyek tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Mandiri Sekuritas dalam risetnya memprediksi bahwa tahun depan pemerintah bakal meningkatkan alokasi anggaran untuk proyek IKN hingga Rp 20,8 triliun dari total anggaran yang dicanangkan sebesar Rp 446 triliun, dimana 19,2% di antaranya bersumber dari APBN.

Sejalan dengan geliat pembangunan IKN tersebut, Mandiri Sekuritas mengamati IKN bakal menjadi katalis positif bagi pelaku sektor konstruksi untuk membukukan kontrak baru dalam jangka pendek maupun menengah. Apalagi, pemerintah mengharapkan 81% anggaran IKN berasal dari sektor swasta.

Karena itu, Mandiri Sekuritas memperkirakan BUMN-BUMN Karya tersebut akan menggenggam kontrak di proyek IKN berkisar Rp 3-5 triliun per tahun. PTPP dijagokan Mandiri Sekuritas atas pertimbangan neraca keuangan perseroan selama sembilan bulan pada 2022, dimana net debt equity ratio sebesar 1,1 kali dibandingkan rata-rata industri 1,8 kali.

PTPP juga tergolong emiten karya pelat merah yang unggul dalam konstruksi bangunan dan memiliki arus kas yang cukup.

Atas dasar itu dan di tengah tantangan faktor tahun politik serta kenaikan harga bahan baku serta kebutuhan modal kerja pada tahun depan, Mandiri Sekuritas meyakini peran investor swasta akan menjadi katalis yang perlu dicermati.

"Kita perlu melihat katalisator dari investor swasta yang akan berpartisipasi di IKN, sehingga kemungkinan terjadinya percepatan pembayaran proyek," tulis riset Mandiri Sekuritas.

INA Berminat

Adapun salah satu investor yang berminat pada proyek IKN adalah sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, yakni Indonesia Investment Authority alias INA.

Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah menyampaikan bahwa pembangunan IKN berikut klaster-klasternya sejalan dengan misi INA untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Apalagi, IKN telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan akan dibangun dengan menerapkan prinsip pengembangan berkelanjutan, lingkungan yang hijau, dan menjadi sebuah smart city.

“Sebagai SWF Indonesia, INA akan menelaah kemungkinan investasi pada proyek-proyek pembangunan IKN yang sesuai dengan prinsip-prinsip investasi INA, termasuk standar kelayakan serta minat mitra investor global dan domestik,” ujar Ridha kepada Investor Daily.

Editor: Jauhari Mahardhika