Anda Berencana Mengeksekusi Rights Issue Saham BTN (BBTN)? Catat Tanggal Mainnya

JAKARTA, Investor.id - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue II pada Kamis (15/12/2022). Pemodal yang berencana berpartisipasi dalam aksi korporasi ini perlu mencatat beberapa hal.  

Dalam prospektus BTN disebutkan penerbitan sebanyak 3,44 miliar saham baru seri B setara dengan 24,54% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga pelaksanaan (exercise) rights issue ditetapkan Rp 1.200 per saham, sehingga total dana yang bisa diraup maksimal Rp 4,13 triliun. 

Investor yang berniat melakukan exercise rights perlu mengetahui tanggal pelaksanaannya. Berdasarkan pengumuman BTN, periode terakhir perdagangan saham dengan HMETD atau cum-right di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan 22 Desember. Sementara itu,  pasar tunai pada 26 Desember 2022. 

Bagi pemegang 100 juta saham BBTN yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada tanggal terakhir pencatatan (recording date) 26 Desember 2022 berhak atas 32.525.443 HMETD.

Lalu, bagaimana bila tidak memiliki 100 juta lot saham BBTN, apakah bisa mengikuti rights issue BBTN ? Tentu bisa, karena seluruh pemegang saham BBTN yang tercatat pada recording date akan mendapatkan HMETD yang bisa ditukar menjadi saham baru. Jumlah HMETD yang diterima memiliki proporsi yang sama sesuai dengan dengan kepemilikan saham induk.

Misalkan, seorang investor ritel memiliki 10.000 unit atau setara dengan 100 lot saham BBTN. Setelah recording date, investor tersebut akan mendapatkan 3.252 HMETD. Seluruh HMETD tersebut bisa ditukar menjadi saham baru BBTN dengan jumlah 3.252 unit. 

HMETD akan muncul di akun sekuritas dengan kode BBTN-R pada masa pelaksanaan dan perdagangan HMETD mulai dari 28 Desember 2022 - 5 Januari 2023. Setiap 1 HMETD bisa ditukar menjadi 1 saham baru BBTN dengan harga pelaksanaan Rp 1.200/saham. 

Jika ingin saham baru tersebut cepat masuk ke portofolio, pemodal disarankan mengeksekusi sejak hari pertama perdagangan rights. Paling lambat dua hari, saham hasil exercise right tersebut sudah masuk ke keranjang investasi dan membentuk harga rata rata baru (average price). 

Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham utama akan melaksanakan seluruh HMETD dengan jumlah 2,06 miliar saham. Pemerintah akan menyuntikan penambahan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2,48 triliun. Penambahan PMN tersebut telah diteken oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah 48/2022. Sedangkan PT CIMB Niaga Sekuritas (CIMBS) telah ditunjuk sebagai pembeli siaga dalam aksi korporasi ini. 

Menarik Dieksekusi

Sementara itu, Analis MNC Sekuritas Tirta Citradi menilai rights issue BBTN menarik untuk dieksekusi, karena ada pemanis atau sweetener harga pelaksanaan Rp 1.200. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga saham BBTN kemarin ditutup Rp 1.390, selisihnya mencapai Rp 190 atau 13,67% lebih murah.

Jika dibandingkan dengan nilai buku (book value) mencapai Rp 2.039, harga pelaksanaan rights issue tersebut terdiskon Rp 839 atau 41,15%. Nilai buku adalah harga riil saham yang dihitung dari hasil pencatatan ekuitas atau modal.

Secara teknikal, harga saham BBTN tidak pernah berada di bawah level Rp 1.300 dalam setahun terakhir saham. Saham emiten spesialis pembiayaan perumahan ini diperdagangkan pada kisaran Rp 1.345 - 1.930.

"Tanpa aksi korporasi sebenarnya valuasi BBTN sudah menarik untuk investasi medium dan jangka panjang. Tambah menarik lagi, karena ada diskon dalam pelaksanaan rights issue,” ujar Tirta. Dia merekomendasikan beli saham BBTN dengan memberi target 12 bulan harga saham BBTN bisa menyentuh harga Rp 2.300.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan, rights issue ini penting untuk memperkuat permodalan, sekaligus untuk meningkatkan komposisi sumber dana murah BTN. Pasca rights issue CAR tier-1 BTN akan naik menjadi 19-20%, dibandingkan posisi saat ini pada level 13%. “BTN membutuhkan CAR tier-1 sebesar 18-20% untuk menyeimbangkan bisnis KPR komersial.

Sunarsip juga menyoroti bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi BTN untuk melakukan rights issue. Hal ini didorong oleh sejumlah data yang menunjukan dana asing kembali masuk ke Indonesia.  “Jadi, ini adalah peluang bagi rights issue BTN untuk menangkap dana-dana asing yang masuk tersebut. Dan kalau dana asing yang masuk tersebut dapat diserap lebih lama melalui instrumen pasar modal, ini akan jadi amunisi untuk memperkuat devisa nasional dan sekaligus dapat menjadi sinyal untuk mengarah pada penguatan nilai tukar Rupiah,” ujarnya.

Sunarsip pun meyakini bahwa sektor properti yang menjadi bisnis utama BTN, masih akan tumbuh positif di 2023. Hal ini ditopang oleh berbagai indikator makro ekonomi dan indeks bisnis serta manufaktur memperlihatkan kinerjanya yang cukup solid.

“Jadi, tahun 2023 bisa menjadi momentum bagi BTN pasca rights issue. Rights issue akan meningkatkan permodalan BTN sekaligus memperkuat sumber pendanaan murahnya. Dengan kekuatan ini maka BTN memiliki peluang yang semakin besar untuk mengembangkan bisnis perumahan dan propertinya secara lebih agresif sekaligus memenuhi target pemerintah,” tutupnya.

Editor: Investor.id