Pengamat: RI Harus Kuasai 51% Saham Vale Indonesia (INCO)

JAKARTA, investor.id – Pengamat pertambangan Ahmad Redi mengatakan, Indonesia harus menguasai 51% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sesuai amanat dari undang-undang Minerba. Dengan begitu, pengelolaan tambang perusahaan bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Indonesia.

“Kewajiban divestasi saham 51% merupakan kewajiban UU Minerba, terlebih bagi PT Vale yang merupakan pemegang KK yang dikenai kewajiban ini sudah ada di KK sebelum UU Minerba,” jelasnya di Jakarta, Minggu (9/6/2023).

Menurutnya, kepemilikan 51% pihak Indonesia yakni pemerintah, BUMN dan BUMD menyangkut kepentingan dalam Pasal UUD 1945 terkait sumber daya alam (SDA) yang mesti dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pemerintah seharusnya bersikap yang tegas terkait pengelolaan SDA ini.

Ahmad Redi menambahkan, jika tidak ada divestasi 51% kepada pemerintah, BUMN dan BUMD maka lebih baik izin Vale tidak dilanjutkan dan kembali ke negara. Kemudian, negara menunjuk BUMN bersama BUMD mengelola tambang tersebut. Ia menambahkan, 51% saham ke pihak Indonesia tersebut tidak termasuk saham publik di dalamnya.

“Pemerintah mesti memiliki politik pengelolaan SDA yang tegas dan ideologis sesuai konstitusi, bila tidak ada divestasi saham 51% kepada pemerintah, BUMN, dan BUMD maka lebih baik KK Vale tidak diteruskan dengan IUPK. Artinya pasca KK berakhir maka wilayahnya kembali ke negara lalu menugaskan BUMN bersama BUMD untuk mengusahakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar dia.

Dia juga mencontohkan, praktik divestasi yang dilakukan Freeport dimana pemerintah akhirnya memiliki sebagian besar saham perusahaan asal Amerika tersebut. Untuk kasus Vale, seharusnya lebih mudah.

Editor: Indah Handayani