Nasib Kripto di RI, Listing Aset Internasional Jadinya Begini

JAKARTA, investor.id - Setelah resmi mengambil alih pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada 10 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sejumlah perubahan dalam mekanisme listing dan regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan investor, memperkuat tata kelola, serta memastikan transparansi dan keberlanjutan pasar.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menjelaskan bahwa mekanisme listing kini menjadi kewenangan bursa kripto yang telah disetujui oleh OJK.

“Bursa kini memiliki peran utama dalam melakukan kurasi atas validitas aset kripto yang dapat diperdagangkan, sementara OJK memastikan kebijakan yang diterapkan sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan transparansi,” jelasnya dalam acara Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahunan (PIJTK), Selasa (11/2/2025).

Berdasarkan POJK Nomor 27 Tahun 2024, daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan kini ditetapkan oleh bursa kripto, dengan evaluasi minimal satu kali setiap tiga bulan. Saat ini, PT Bursa Komoditi Nusantara (CFX) menjadi satu-satunya bursa kripto yang telah mendapatkan persetujuan OJK setelah sebelumnya beroperasi di bawah pengawasan Bappebti.

Terdapat 1.396 aset kripto dalam daftar whitelist yang sebelumnya ditetapkan oleh Bappebti dan saat ini masih dapat diperdagangkan di Indonesia. Namun, setiap aset harus memenuhi kriteria ketat sesuai Pasal 8 POJK 27/2024, di antaranya, pertama, berbasis distributed ledger technology (DLT) yang dapat diakses publik. Kedua, memiliki utilitas atau didukung aset dengan nilai ekonomi jelas. Ketiga, dapat ditelusuri serta tidak memiliki fitur anonimitas. Keempat, dinyatakan layak berdasarkan evaluasi bursa kripto, dengan melibatkan pedagang sebagai bagian dari ekosistem.

Listing Aset Internasional

Editor: Theresa Sandra Desfika