Johnny Plate: Pemerintah Siapkan Aturan Ekosistem Media

JAKARTA, investor.id   - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan pemerintah memberikan perhatian terhadap koeksistensi dan fair level of playing field untuk pengembangan ekosistem industri media. Hal ini, kata Johnny, merupakan respons atas kehadiran teknologi digital seperti augmented reality, virtual reality, metaverse, artificial intelligence, serta 5G.

Selain penyiapan regulasi, Johnny juga mendorong media lebih berdaya dan bisa memberdayakan masyarakat.

“Salah satu tujuannya untuk menjembatani orientasi bisnis serta jurnalistik, agar kemajuan dan pemanfaatan teknologi digital dapat berjalan secara optimal, selain itu manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Johnny di acara konvensi nasional HPN 2022 virtual dan luring bertajuk “Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan,” Selasa (8/2/2022).

Saat ini, kata Johnny, Indonesia sudah memiliki payung hukum yang memadai untuk mendukung mengantisipasi perkembangan teknologi digital. Dia menyebutkan salah satunya adalah UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sedang direvisi oleh DPR usai dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Terlepas dari proses regulasi tersebut, menurut Johnny, dari sisi subtansi, pengesahan UU Cipta Kerja sebenarnya mempercepat proses big data, cloud computing, digitalisasi media broadcasting, dan media penyiaran. Dengan ketentuan dalam UU tersebut, konten informasi yang disiarkan jurnalis dapat terdigitalisasi sehingga cakupan penyebaran lebih luas dan kualitas siaran menjadi lebih baik.

“Indonesia, juga memiliki regulasi penanganan konten digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) dan berbagai perubahannya. Ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat,” beber Johnny.

Meskipun demikian, Menkominfo menyatakan akan terus berupaya mendorong regulasi yang bisa menjaga hubungan antara media massa, publisher rights dan platform digital serta koeksistensi ekosistem media di Indonesia.

“Pada Hari Pers tahun 2021 yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar mengkaji regulasi yang memungkinkan terciptanya konvergensi dan level playing field yang adil di ruang digital antara media konvensional dan media-media baru, the new comer, over-the-top,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan saat ini pemerintah akan terus mengkaji payung hukum yang sesuai substansi dalam mewujudkan jurnalisme berkualitas. Selain itu juga mengatur tanggung jawab platform digital dengan memperhatikan draft usulan publisher rights yang disampaikan oleh Dewan Pers dan Task Force Media Sustainibility.

“Bentuk payung hukum tentu akan kita sesuaikan dengan ruang regulasi yang ada, apakah dalam format undang-undang atau dalam format lainnya seperti PP,” tandasnya.

Menurut Johnny, penyusunan payung regulasi publisher rights telah mengacu pada benchmark negara-negara lain, seperti Australia dan Kanada yang sudah mempunyai regulasi sejenis. Bahkan, kata dia, dalam pembahasan regulasi mengenai publisher rights, pihaknya menyatakan dukungan mengenai publisher rights bertujuan untuk menunjang konvergensi industri media di Indonesia.

“Dengan berbagai dukungan regulasi dan kebijakan, Kominfo berharap pers dapat senantiasa meningkatkan kualitasnya guna mencerdaskan, sekaligus menjaga persatuan bangsa kita,” harapnya.

Mengutip salah satu penulis dan pengajar Amerika Serikat, Mark Twain, Johnny menyatakan hanya ada dua hal yang membawa terang ke seluruh penjuru dunia, matahari di atas langit dan pers di muka bumi. Pemerintah, kata dia, akan mendukung media massa menuju media yang berdaya dan media yang memberdayakan di tengah disrupsi digital. 

Editor: Investor.id