Kenaikan Biaya Haji Signifikan, Begini Rinciannya

JAKARTA, investor.id - Kenaikan biaya haji terjadi sangat signifikan dari Rp 69 juta menjadi Rp 98 juta. Perinciannya adalah untuk pembiayaan pelayanan haji pada empat hari di Makkah, yakni satu hari di Arafah dan beberapa hari di Mina. Hal inilah yang kemudian dinilai pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan dengan rasionalitas 70:30. Artinya, 70% dibebankan kepada calon jemaah haji dan 30% dialokasikan dari nilai manfaat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, ada tiga keputusan yang dapat diambil, yang pertama membebankan pembayaran kepada 92 ribu calon Jemaah Haji untuk membayar Rp 16,5 setiap minggunya yang dinilai hal tersebut justru sangat membebani. “Kedua, menunda kembali waktu keberangkatan calon jemaah haji dan dinilai tidak memungkinkan, keputusan terakhir adalah alternatif yang diperoleh dari 30% dana nilai manfaat,” ungkapnya Selasa (24/1/2023).

Sednagkan ketiga, Hilman mengatakan, memang akhirnya mencari alternatif itulah BPKH komisi delapan (DPR) sudah menghitung angka angka itu, ada dan efisiensi yang berangkat sebelumnya ada sisa berapa, selesai itu juga bagusnya untuk yang agak panjang, tapi kemudian ada dana efisiensi, kemudian ada dana nilai manfaat, itulah yang di suntikan.

“Jadi menurut saya itu exceptional memang situasi saya ucapkan terima kasih. Kita saat ini, karena normal yuk, kita bangun sebuah struktur anggaran juga yang normal, memang ada perlu tahapan itulah yang kita diskusikan dengan mitra mitra,” ujar Hilman.

Hilman menambahkan, timnya juga sudah harus mengikuti regulasi dari Saudi. Misalanya saja mengenaik 50% Jemaah dilayani maskapai milik Saudi, dan sisanya oleh maskapai milik atau Indonesia. “Nah, kita ini sedang mencari maskapai yang akan melayani Jamaah Haji kita dari Indonesia, dari maskapai yang ada di Indonesia, ada beberapa vendor tentunya tahun lalu juga sama yang daftar beberapa vendor tapi jumlahnya sedikit yang memenuhi syarat,” jelas Hilman.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, apabila persentase diturunkan menyamakan dengan tahun sebelumnya dan menggunakan dana nilai manfaat lebih menjadi kekhawatiran tergerusnya nilai manfaat bagi calon Jemaah Haji selanjutnya dalam kurun waktu 5-20 tahun mendatang.

Fadlul menambahkan, jika dihitung di bawah dari 70:30 itu kekhawatirannya adalah akan menggerus nilai manfaat dari calon Jemaah Haji yang akan berangkat di tahun tahun ke depannya, sebenarnya 70:30 itu hasil dari perhitungan tersebut. Tapi silahkan saja nanti komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama akan melakukan diskusi lebih lanjut, dan memformulasikan tentang Langkah mengambil nilai manfaat dari calon Jamaah Haji yang ke depan akan berangkat.

“Atau dengan asumsi agar calon Jemaah Haji yang tahun ini berangkat bisa membayar sesuai dengan kemampuannya, atau seperti apa itu kita serahkan kpd panitia kerja” jelas Fadlul.

Oleh karena itu, pembiayaan Haji 70:30 berdasarkan atas asas keadilan bagi seluruh calon Jemaah Haji. Dengan rincian kenaikan untuk pelayanan Haji selama empat hari yang telah disebutkan yakni wukuf di Arofah kemudian bermalam di Mina memakan biaya 22 juta namun turut menjadi pertimbangan skenario pembiayaan menyesuaikan kurs dolar setra riyal Arab Saudi, maupun pembiayaan yang besar dialokasikan untuk maskapai penerbangan dimana Arab Saudi membuat regulasi 50:50

Editor: Indah Handayani