Erick Thohir Endus Kasus Baru di BUMN Sektor Keuangan 

JAKARTA, Investor.id -  Menteri BUMN Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin Senin (6/3/2023). Pertemuan tersebut mendalami satu kasus baru di BUMN sektor keuangan.

Erick menyampaikan, kasus ini terlepas dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun PT Asabri (Persero) yang belakangan masih dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, perlu dukungan dan pendalaman dari Kejaksaan untuk nantinya bersama-sama ditindaklanjuti.

"Tentu ada lagi beberapa hal yang lain, yang tadi saya sampaikan berdasarkan temuan, tentu yang harus di detailkan dan ditindaklanjuti. Memang hari ini ada kesepakatan dari Pak Jaksa Agung tidak mau bicara kasusnya dulu, karena harus ada pendalaman dulu," beber Erick dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (6/3/2023).

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, satu kasus baru di BUMN ini menjadi agenda pertama yang dibicarakan antara Kejagung dan Kementerian BUMN. Kasus ini menarik, namun masih perlu pendalaman, dimana bukti-bukti juga akan disampaikan oleh Kementerian BUMN.

"Di dalam pembicaraan kami tadi, yang pertama adalah ada satu kasus. Satu kasus yang rencananya diserahkan pada kami. Dan kasus ini menarik, tetapi kami belum bisa menyebutkan dulu kasusnya karena kita ingin perdalam dulu," ungkap Burhanuddin.

Dalam kasus terbaru ini, Jaksa Agung masih enggan untuk membeberkan estimasi kerugian negara. Meski begitu, Kejagung bakal mengungkapkan perkembangan kasus itu pada kesempatan berikutnya.  "Kami akan perdalam. Dan tentunya kalau sudah fixed, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman (wartawan). Jadi kita tidak mau sembarang," kata Burhanuddin.

Ditemui usai konferensi pers, Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana pun mengatakan, pihaknya memang belum bisa membeberkan kasus baru tersebut secara terperinci. "Yang jelas di bidang keuangan, clue-nya tuh," imbuh dia.

Di sisi lain, banyak spekulasi yang berkembang terkait entitas BUMN di sektor keuangan yang dimaksud. Namun demikian, salah satu sektor yang belakangan fokus dibenahi sekaligus ada indikasi tindak pidana korupsi, yakni sektor Dana Pensiun.

Erick sempat menuturkan bahwa pihaknya mungkin akan mengerti jika permasalahan di suatu Dana Pensiun BUMN hanya dipengaruhi faktor keuangan yang tidak sehat. Tapi sebaliknya, pihaknya perlu melakukan konsolidasi lebih lanjut jika ditemukan ada permainan investasi, termasuk membuat produk dengan manfaat yang tidak sesuai atau berlebih.

"Karena Dana Pensiun sekarang yang terjadi di banyak tempat, termasuk di Dana Pensiun BUMN, ini yang akan kita akan rapikan tahun 2022. Karena terlalu banyak Dana Pensiun ini jadi tempat korupsi, yang akhirnya tadi tagihan-tagihan pensiunan tidak terbayarkan," kata Erick saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, awal Desember 2021.

Dalam perkembangannya, Dana Pensiun BUMN tercatat memiliki total aset mencapai Rp 126 triliun, mencakup hampir 40% dari total aset neto industri Dapen nasional. Namun demikian, sebanyak 65% Dapen BUMN memiliki permasalahan kecukupan dana.

Pembenahan Dana Pensiun atau Dapen BUMN telah dicanangkan sejak akhir 2021 dan hingga kini terus berlangsung. Hal tersebut menjadi bagian utuh dari transformasi sekaligus 'bersih-bersih' BUMN.

Jika ditilik lebih lanjut, Dapen BUMN tercatat mengalami defisit kecukupan dana yang cukup besar, atau mencapai Rp 9,8 triliun pada tahun 2021. Defisit ini diakibatkan 65% Dapen BUMN tercatat punya masalah keuangan dan hanya 35% Dapen BUMN yang dinyatakan sehat.

Pembenahan Dapen menjadi krusial dan mendesak, mengingat kontribusi aset industri Perasuransian dan Dapen baru sebesar 5,8% terhadap PDB Indonesia. Kontribusi sektor ini jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Filipina yang sudah sebesar 10,8% atau Malaysia mencapai 22,3%.

Selain itu, penguatan Dapen perlu segera dilakukan guna mempersiapkan periode aging population paling cepat pada 2035, atau ketika bonus demografi selesai dan mayoritas masyarakat Indonesia berusia pensiun. Tanpa pembenahan yang berarti, maka para pensiunan tersebut akan menjadi beban negara.

Editor: Investor.id