Human Trafficking di Indonesia: Pekerja Migran Belum Terlindungi

JAKARTA, investor.id – Hingga kini, pekerja migran Indonesia belum cukup terlindungi. Oleh karena itu, tata kelola pengiriman buruh migran ke luar negeri perlu dievaluasi serius agar warga negara Indonesia tidak menjadi korban human trafficking atau perdagangan manusia.

“Kalau pemerintah tidak bisa memberikan pekerjaan, minimal memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Chrisanctus Paschalis Saturnus dalam wawancara dengan Investor Daily di Jakarta, Kamis (23/03/2023).

Pastor Katolik yang biasa disapa Romo Paschal itu datang ke Jakarta untuk meminta perlindungan pada Polri.

Akibat aktivitas yang gigih dalam memerangi human trafficking sejak 2013, Romo Paschal mengaku mendapat teror yang tidak berkeputusan, puncaknya awal tahun 2023. Setiap hari ia diteror dan dirayu. Diteror agar dia menghentikan kegiatan memerangi human trafficking. Dirayu agar dia diam dan bekerja sama dengan mafia human trafficking dengan imbalan uang.

“Saya diajak, ditawari sejumlah uang, ditawarin dengan dihitung per kepala. Ada tawaran-tawaran untuk bekerja sama dan sebagainya, supaya minimal saya tidak bicara lagi. Tidak keras lagi. Mengkritik atau bicara keras terhadap penyelundupan atau pun pengiriman pekerja migran secara ilegal,” jelas pendamping ahli Perlindungan Perempuan dan Anak pada UPT PPA Provinsi Kepulauan Riau, 2021-2022.

Saat ditanya berapa angka yang ditawarkan, Romo Paschal mengatakan, dirinya dipersilakan mengisi sendiri angka yang dimaui. “Justru tidak ditawarkan angka, saya dikasih tahu bebas menentukan angka,” jelas dia.

Setiap hari, pada masa dirinya dipolisikan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kepulauan Riau, migran Indonesia yang ke Malaysia lewat Batam sekitar 100 hinga 200 orang per hari. Sampai saat ini pengiriman masih terus terjadi meski jumlahnya berkurang.

“Kalau dibilang mereda mungkin sedikit mereda, ya. Tapi aktivitas pengiriman dan keberangkatan pekerja migran ke Malaysia itu masih tetap ada sampai hari ini,” papar Romo Paschal.

Volumenya saja yang sedikit menurun. Kemungkinan para pihak yang biasa memberangkatkan kaum migran ilegal sedang cooling down atau mencari cara atau trick lain untuk memberangkatkan orang.

Para pekerja migran yang ke luar negeri lewat Batam berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, termasuk NTT dan NTB. Sebagai pelabuhan internasional, Batam menjadi pintu keluar menuju Malaysia sebagai destinasi transit. Dari Malaysia, kaum migran Indonesia dikirim ke berbagai negara, antara lain, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Mereka antara lain bekerja di perusahaan judi online, budak seks di rumah bordil, dan pembantu rumah tangga.

“Tidak tertutup kemungkinan, mereka menjadi korban perdagangan organ tubuh,” ujar Romo Paschal. Diceritakan, migran Indonesia yang meninggal di Malaysia dan negara lainnya, dikirim kembali ke kampung halamannya di Indonesia dalam kondisi yang tidak utuh. Ada bagian tubuh yang sudah tersayat untuk diambil organ tubuh. Paling lazim adalah ginjal.

Akibat aktivitas memerangi human trafficking tanpa kompromi, Romo Paschal dilaporkan Wakil Kepala BIN Daerah (Wakabinda) Kepulauan Riau (Kepri) Bambang Panji Prianggoro ke Mapolda Kepulauan Riau, 17 Januari 2023. Laporan tersebut terkait aduan masyarakat yang disampaikan Romo Pascal ke 12 instansi, termasuk ke Kepala BIN Budi Gunawan.

“Saya dalam dua bulan terakhir ini berhadapan dengan pejabat badan intelejen daerah. Dari informasi yang saya terima, mereka diduga terlibat dalam hal pembekingan pengiriman migran. Surat saya ke BIN Pusat dinilai sebagai pencemaran nama baik. Tapi, sekarang pemeriksaan terhadap saya sudah dihentikan Polda Kepri,” paparnya. Pada hari Sabtu (18/03/2023), Wakabinda Kepri Bambang Panji Prianggodo mencabut laporan polisi terhadap Romo Paschal.

Romo Paschal menyarankan agar sistem tata kelola pengiriman migran perlu dievaluasi. Pelindungan terhadap pekerja migran perlu dikaji ulang. “Semoga persoalan yang kami hadapi menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk menata kembali sistem pengiriman pekerja migran agar mereka terlindungi,” jelas dia.

Ia mengaku tidak kapok memerangi human trafficking. Ia tidak akan berhenti, melainkan tetap semangat menyuarakan kemanusiaan. Setiap pribadi harus dibela dan keselamatannya harus diperjuangkan. “Dasar utama perjuangan saya adalah kemanusiaan. Ini persoalan kemanusiaan, dan kalau persoalan kemanusiaan tidak ada batasnya, nggak ada waktunya, nggak ada agamanya juga. Semua orang harus sama-sama bekerja untuk membela kemanusiaan,” papar Romo Paschal.

Akibat Pandemi

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengakui, kasus human trafficking di Indonesia makin meningkat saat ini. Hal tersebut terjadi seiring dengan situasi ekonomi yang tertekan akibat pandemi Covid-19 sehingga banyak orang ter-PHK dan orang harus bertahan hidup di tengah situasi lapar.

“Orang yang lapar tentu akan menerima kerja apa pun agar bisa menghindari kelaparan. Dalam situasi lapar, tawaran kerja apa pun, walaupun kerja berisiko, itu akan diambil. Dan, situasi ini dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia,” ujar Wahyu kepada Investor Daily, Jumat (24/03/2023).

Sementara itu, lanjut dia, ada tren terbaru terkait human trafficking di sektor digital yang melanda Tanah Air. Ada ratusan pekerja migran atau ratusan korban perdagangan manusia Indonesia telah dipekerjakan sebagai operator scamming online.

Kegiatan scamming online merupakan kegiatan penipuan melalui akses internet atau media lainnya dengan memanfaatkan kepercayaan calon korban. Jika korban sudah percaya, pelaku akan mengambil data pribadi dan keuntungan materi/uang dari para korbannya secara ilegal.

Penegakan Hukum Lemah

Menurut Wahyu, tren terbaru pascapandemi tersebut juga harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak yang berkepentngan. Meskipun Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, harus diakui bahwa penegakan hukumnya masih lemah.

“Banyak para penegak hukum tidak serius menangani korban. Bahkan, juga ada yang menjadi bagian dari sindikat ini. Ada indikasi di mana praktik human trafficking melibatkan oknum aparat. Misalnya, di NTT saja dulu pernah ada kepala dinas tenaga kerja terlibat, ada oknum polisi terlibat, tentu juga di wilayah-wilayah lain ada yang begitu ya,” imbuh dia.

Dia menyampaikan, sudah ada kerja sama internasional untuk mengatasi kejahatan tersebut. Satu di antaranya, Asean sudah punya The Asean Convention Against Trafficking in Persons. Kemudian, ada The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crima (Bali Process).

“Tetapi, kerja sama tersebut tidak akan ada artinya jika tidak ada keseriusan dari pihak-pihak aparat penegak hukum di Indonesia untuk benar-benar serius dalam memerangi human trafficking,” ujar dia.

Sementara itu, Wahyu Susilo berpendapat, apa yang dialami oleh Romo Paschalis di Batam merupakan bentuk kriminalisasi terhadap mereka yang mau bekerja pada kegiatan memerangi human trafficking.

“Ironisnya ya, yang bekerja untuk memerangi human trafficking malah menjadi korban. Kriminalisasi ini bisa menjadi bukti bahwa mereka yang selama ini membekingi itu, bisnisnya apa, mulai terancam,” kata dia.

Namun, dia juga menyampaikan bahwa human trafficking merupakan kegiatan yang berkaliber dan punya jaringan internasional (transnational organism) dan digerakkan oleh sindikat. Karena itu, mereka tidak segan-segan untuk menggunakan kekuasaan, bahkan juga instrumen kekerasan untuk melanggengkan kegiatan ilegalnya.

Darurat 'Human Trafficking'

Sedangkan Direktur Lembaga Hukum dan HAM Padma (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) Gabriel Goa menyebutkan bahwa Indonesia saat ini telah masuk kategori darurat human trafficking. Karena, Indonesia bukan hanya sebagai negara asal human trafficking tetapi juga negara tujuan jaringan human trafficking internasional.

“Selan itu, penegakan hukum TPPO (tindak pidana perdagangan orang) di Indonesia hanya menajam ke bawah yakni pelaku (perekrut) saja dan menumpul ke atas, yakni aktor intelektual TPPO yang memiliki backing oknum pejabat. Oknum aparat penegak hukum kongkalikong dengan tekong-tekong karena tergiur ringgit dan dolar,” papar dia.

Untuk mengatasi persoalan human trafficking itu Gabriel menyarakankan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk BNP TPPO (Badan Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang). “Karena Indonesia sudah masuk kategori darurat human trafficking,” tutur dia.

Yang tak kalah penting, menurut Gabriel, pemerintah perlu membangun kerja sama internasional melawan human trafficking dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, baik di Indonesia maupun dunia internasional. “Paus Fransiscus sangat gencar melawan human trafficking, karena human trafficking merupakan kejahatan kemanusiaan yang telah merendahkan harkat dan martabat manusia, sebagai citra Allah,” pungkas Gabriel yang juga mengutuk keras kriminalisasi terhadap Romo Paschal.

Perbatasan Thailand

Dalam keterangan terlulisnya pekan ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok mencatat 92 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di perbatasan Thailand selama 2022. Jumlah itu disebut meningkat signifikan dibandingkan dua kasus pada tahun sebelumnya.

“KBRI Bangkok juga mencatat data bahwa mayoritas korban WNI TPPO banyak berasal dari Kalimantan Barat. Provinsi ini dinilai menjadi salah satu lokasi exit point bagi mereka yang akan diberangkatkan ke negara tujuan,” kata KBRI Bangkok.

Guna merespons kasus TPPO yang berkedok operasi berbasis daring (online scam operations) yang marak terjadi di kawasan Asia Tenggara, KBRI Bangkok menyelenggarakan kegiatan “Dubes Menyapa” yang khusus mengangkat tema “Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus WNI Korban TPPO di Perbatasan Thailand” pada 18 Maret 2023 dengan format seminar daring (webinar).

“Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Thailand Rachmat Budiman kembali mengingatkan para WNI untuk selalu waspada dan melakukan cross check ulang atas tawaran pekerjaan melalui media sosial atau website sehingga tidak terjebak dalam sindikat perdagangan manusia,” kata KBRI Bangkok.

Memanfaatkan Teknologi Di sisi lain, secara global pelaku perdagangan manusia mulai mempercanggih modusnya dengan memanfaatkan teknologi aplikasi berbagi video yang populer seperti TikTok untuk menjerat mangsanya. Sehingga, hal itu menimbulkan tantangan yang semakin besar bagi otoritas seperti di Meksiko dan Amerika Serikat (AS) yang gencar memerangi krisis migrasi regional.

“Berangkat akhir pekan ini. Orang-orang dari Meksiko yang ter tarik menyeberang ke Amerika Serikat, tinggalkan pesan Anda,” kata postingan TikTok.

Akun lain yang menawarkan untuk menyelundupkan migran gelap melalui negara bagian Tamaulipas yang dilanda kekerasan di Meksiko menunjukkan foto anak di bawah umur di perahu karet di sungai. “Kami juga membuat penyeberangan dengan anak-anak dan keluarga,” kata dia.

Investigasi AFP menemukan lusinan akun serupa di seluruh wilayah, termasuk di Guatemala, Kolombia, dan Ekuador. Dan menggunakan tagar #pollero -- istilah slang untuk penyelundup manusia -- satu akun menawarkan “pekerjaan aman” menjadi pengemudi di negara bagian Arizona, barat daya AS, dengan pembayaran hingga US$ 15.000.

Iklan tersebut melanggar aturan resmi TikTok, yang melarang promosi dan fasilitasi kegiatan kriminal. “Menjaga keamanan komunitas kami adalah tanggung jawab yang kami ambil dengan sangat serius,” kata seorang juru bicara aplikasi tersebut kepada AFP, Kamis (23/03/2023).

Menurut TikTok, pada kuartal III-2022, pihaknya telah menghapus 82% video yang terkait dengan praktik kriminal tersebut.

Sementara itu, gugatan pemegang saham yang diajukan pada Senin (20/03/2023) malam menuduh anggota dewan Instagram dan induk Facebook, Meta, melalaikan tugas mereka dengan mengabaikan perdagangan manusia dan seks di platform sosial raksasa teknologi itu. Gugatan yang diajukan di pengadilan negara bagian Delaware AS menyerukan agar Mark Zuckerberg, bersama dengan eksekutif dan anggota dewan lainnya, diperintahkan untuk melakukan reformasi dan membayar ganti rugi.

Anggota dewan Meta dan eksekutif senior yang disebutkan dalam gugatan itu menutup mata terhadap perdagangan seks/manusia, eksploitasi seksual anak, dan perilaku predator lainnya yang terjadi di platform online Meta. Bos Meta dan pemegang saham pengendali Zuckerberg adalah target utama dari gugatan tersebut.

“Kami melarang eksploitasi manusia dan eksploitasi seksual anak dengan tegas. Klaim dalam gugatan ini salah mengartikan upaya kami untuk memerangi aktivitas semacam ini,” kata juru bicara Meta Andy Stone menjawab pertanyaan AFP.

Sementara itu, dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022, Kedutaan Besar AS menyebutkan, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan TPPO, tetapi sedang membuat upaya yang signifikan untuk memenuhinya. Upaya-upaya tersebut di antaranya mendukung repatriasi pekerja migran Indonesia yang sebagian dieksploitasi dalam praktik perdagangan manusia.

Editor: Investor.id