Apjatel Meminta Kemudahan dalam Penggelaran Infrastruktur Telekomunikasi 

JAKARTA, investor.id - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) berharap Pemkot Surabaya dapat memberikan kemudahan dalam penggelaran infrastruktur telekomunikasi.

Jerry Mangasas Swandy, Ketua Umum APJATEL memastikan anggota APJATEL siap mendukung Walikota Surabaya, Eri Cahyadi untuk mewujudkan Surabaya sebagai smart city.

Jerry mengambil contoh seperti di Kota Jakarta, anggota APJATEL telah memberikan layanan free wifi di beberapa tempat pelayanan publik.

“Dengan duduk bareng bersama APJATEL, Pemkot dan DPRD Kota Surabaya, kami optimistis akan ada jalan terbaik untuk mewujudkan Surabaya menjadi smart city. Misalnya dengan memberikan free wifi di beberapa tempat pelayanan publik,” kata Jerry dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Dalam diskusi publik yang baru-baru ini dilaksanakan dengan tajuk “Surabaya Bukan Smart City, Gak Bahaya Tah?”, Jerry Mangasas Swandy, Ketua Umum APJATEL mengakui mengalami kesulitan dalam menggelar jaringan telekomunikasi di Kota Surabaya.

Hambatan penggelaran jaringan telekomunikasi di Kota Surabaya disebabkan Perda 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dan Perwali 80 tahun 2016 tentang Formula Tarif Sewa BMD Berupa Tanah dan/ Bangunan sebagaimana diubah dengan Perwali 1 tahun 2022.

Akibat adanya Perda dan Perwali tersebut, sudah banyak jaringan telekomunikasi anggota APJATEL yang diputus oleh SATPOL PP Kota Surabaya secara paksa. Sejatinya seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tergabung di APJATEL akan tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah.

"Perda ini memperbolehkan Pemkot untuk tidak melakukan apapun namun bisa mendapatkan PAD. Tentu saja ini menjadi preseden buruk penggelaran infrastruktur telekomunikasi di Kota Surabaya,”ucap Jerry.

Di Kota Surabaya, lanjut Jerry anggota APJATEL telah berusaha untuk mengurus perizinan melalui Surabaya Single Window. Namun kini pengurusan perizinan penggelaran jaringan telekomunikasi di Surabaya sulit diajukan anggota APJATEL.

Kesulitan ini disebabkan adanya aturan dari Perda dan Perwali yang mewajibkan operator telekomunikasi yang hendak menggelar jaringan fiber optik harus membayar sewa tanah terlebih dahulu.

Sehingga ketika belum membayar sewa ke Pemkot Surabaya, anggota APJATEL tidak bisa menggelar jaringan. Akibatnya layanan broadband di Surabaya tidak merata. Padahal masih banyak masyarakat Surabaya yang belum mendapatkan layanan broadband.

Editor: Imam Suhartadi