Tekan Polusi, Dishub DKI Jakarta Terapkan Sejumlah Strategi Ini

JAKARTA, Investor.id –  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyiapkan sejumlah strategi mendesak, baik jangka pendek dan jangka menengah panjang, untuk memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta.

Pertama, Syafrin mengatakan, pemerintah akan memasifkan integrasi layanan angkutan umum di Ibukota. "Saat ini, integrasi masih berlangsung dan sudah mencakup coverage area sebanyak 87% layanan di Jakarta," ujarnya dalam jumpa pers di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Jumat (11/8/2023). 

Selanjutnya, Dishub mendorong untuk meningkatkan active mobility, yakni menyediakan trotoar secara masif untuk para pejalan kaki. Penyediaan jalur sepeda yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan seluruh layanan angkutan umum di Jakarta.  

"Kami juga melakukan upaya untuk memberikan disinsentif bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor," sebut Syafrin. 

Syafrin menambahkan, saat ini, telah disiapkan 11 lokasi parkir yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta melalui unit pengelola (UP) parkir dengan memberikan disinsentif parkir yang terbagi dalam tiga kategori.

"Pertama, kategori parkir Plataran sebagai contoh di sana parkir normalnya adalah Rp 4.000, dikenakan tarif tertinggi Rp 7.500 per jam bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi," kata dia. 

Kategori kedua lanjut Syafrin, lokasi parkir di gedung yang dikelola oleh Dishub melalui UP parkir, seperti gedung parkir di Menteng ataupun di lokasi Pasar Baru. Gedung parkir tersebut mengenakan tarif normal Rp 4.000 dan tarif tertingginya dikenakan Rp 10.000 per jam bagi yang tidak lulus uji emisi. 

"Sementara yang terakhir adalah kategori parkir di lokasi-lokasi park and ride, kita ketahui park and ride yang terintegrasi dengan layanan angkutan umum massal," tutur Syafrin.

"Bagi yang parkir normalnya berbayar Rp 5.000 per hari jadi tidak per jam tapi begitu kendaraan bersangkutan tidak lulus uji emisi, kendaraan tersebut akan dikenakan tarif progresif menjadi Rp 5.000 per jam," lanjut dia. 

Melalui berbagai upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan perawatan kendaraan secara berkala sehingga emisi yang dihasilkan tidak melampaui ambang batas yang ditentukan.

Lebih lanjut Syafrin menyebutkan pihaknya juga mendorong untuk elektrifikasi di sektor angkutan umum maupun kendaraan bermotor. Seperti yang telah dilakukan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terhadap sebanyak 186 unit kendaraan listrik roda dua yang digunakan oleh anggota dishub dalam melakukan patroli di jalan. 

"Termasuk target kami tahun ini ada sebanyak 100 unit bus listrik yang akan dioperasikan profesional kan oleh PT Transjakarta sebagai upaya untuk mendorong elektrifikasi di layanan angkutan umum," ungkap Syafrin. 

Menurut Syafrin, apabila target Pemprov DKI Jakarta terkait modal share atau tingkat penggunaan angkutan umum 60% ini tercapai pada tahun 2030. Maka dapat dipastikan mampu mereduksi 2,3 ton gas rumah kaca di Ibukota.

"Artinya kita akan bisa melakukan penghematan atau pengurangan upaya 45% dari polusi udara di Jakarta. Oleh sebab itu kesadaran masyarakat menjadi penting untuk kita sama-sama beralih dari angkutan pribadi ke layanan angkutan umum," pungkasnya. 

Editor: Investor.id