MK Ingatkan Pilkada Serentak Tetap Digelar November 2024

JAKARTA, investor.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mengingatkan pemerintah dan DPR agar tidak mengubah lagi jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada November 2024.

Hal ini disampaikan MK dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang sudah dibacakan dalam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno MK pada Kamis (29/2/2024). Perkara ini merupakan uji materi atas Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada yang diajukan dua orang mahasiswa, yakni Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan.

"Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai," ujar hakim MK Daniel Yusmic P Foekh membacakan pertimbangan putusan tersebut.

"Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak," tutur Daniel menambahkan.

Dalam putusan tersebut, kata Daniel, MK juga mewajibkan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi sebagai anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. MK, kata Daniel, meminta KPU untuk mengatur dengan tegas syarat tersebut.

Editor: Indah Handayani