Pilkada DKI Satu Putaran Disepakati DPR dan Pemerintah

JAKARTA, investor.id – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI akan ditentukan melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan hanya berlangsung satu putaran. Keputusan ini disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah saat membahas draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), Senin (18/03/24).

Ketentuan Pilkada DKI tersebut tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) RUU DKJ, sementara dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah berada di nomor 74.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menerangkan, dalam UU DKI yang sekarang, pemenang pilkada sama dengan pemenang pilpres, yakni harus memperoleh suara 50+1. Tapi dalam usulan pemerintah tidak menyebut 50+1.

“Artinya sama dengan pilkada-pilkada yang lain, suara terbanyak,” tutur Supratman.

Menurut Supratman, Pilkada DKI Jakarta satu putaran tersebut sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Termasuk, kata dia, aspek pembelahan di masyarakat.

"Artinya juga ini tentu sudah mempertimbangkan menyangkut soal pembelahan, aspek sosiologisnya, pembiayaannya, karena kalau sampai 2 putaran seperti yang terjadi tahun 2017, kan dua putaran tuh kan. Sekarang konsekuensinya, siapa yang menang langsung selesai. Gitu ya? Setuju ya?," tanya Supratman.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mengungkapkan, pihaknya mengusulkan pilkada berlangsung satu putaran karena mengacu kepada UU Pilkada dan pelaksanaannya di daerah khusus lain.

"Jadi mengikuti aturan pemilihan kepala daerah selama ini yaitu UU Pilkada, begitu pula dengan daerah-darah khusus lainnya," kata Suhajar.

Menurut Suhajar, aturan itu juga sudah dilaksanakan di Provinsi Aceh dan Papua.

"Jadi daerah khusus di Provinsi Aceh, daerah khusus di Provinsi Papua, sama dengan berlakunya pilkada. Jadi satu kali pemilihan, pemilik suara terbanyak adalah pemenangnya. Terima kasih pimpinan," pungkas Suhajar.

Editor: Maswin