Pemerintah Sudah Belanjakan Rp 569 Triliun untuk Tangani Perubahan Iklim

JAKARTA, investor.id - Pemerintah sudah membelanjakan anggaran sebesar Rp 569 triliun yang digunakan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Anggaran tersebut telah dibelanjakan dalam periode 2016-2022, dengan rata-rata pengeluaran untuk penanganan iklim mencapai Rp 81,3 triliun per tahun atau 3,5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Ini rata-rata (anggaran) tahunan yang pemerintah fokuskan untuk penanganan perubahan iklim. Alokasi 3,5% dari APBN ini sudah cukup bagus,” tutur Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Boby Wahyu Hernawan, Rabu (30/5/2024).

Alokasi tersebut diatur melalui sistem climate budget tagging, dilakukan dengan pemberian tanda-tanda tertentu yang terkait dengan belanja penanganan dampak perubahan iklim.

“Kenapa itu penting? Macam-macam manfaatnya. Mungkin dari apa yang sudah di-tagging, bisa untuk refinancing, dari sisi pembiayaan bisa diputar lagi untuk sumber pembiayaan baru,” jelasnya.

Apabila dirinci, komposisi dan total anggaran perubahan iklim berdasarkan aksi periode 2016-2022 terbagi dalam tiga kelompok.

Pertama, mitigasi dengan realisasi sebesar Rp 332,84 triliun atau 58,4% dari anggaran penanganan perubahan iklim. Dana ini digunakan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline.

Kedua, dana sebesar R 214,2 triliun atau sekitar 37,6% dialokasikan untuk adaptasi. Dana ini dibelanjakan untuk penurunan kerentanan, peningkatan kapasitas adaptif, dan pengurangan kerugian ekonomi.

Ketiga, upaya co-benefit dengan realisasi Rp 22,4 triliun atau sekitar 3,9% dari total anggaran yang sudah dibelanjakan. Output yang dihasilkan berupa kegiatan mitigasi dan adaptasi secara bersamaan yakni di kehutanan pertanian, kelautan, dan pesisir.

Menurut Boby, anggaran yang sudah ditandai juga dapat menjadi underlying asset terhadap penerbitan green sukuk atau blue bond. Penandaaan tersebut menjadi sumber pembiayaan baru untuk APBN. Ia menyebutkan, praktik seperti ini sudah berlaku secara global.

“Apa yang sudah kita tagging-kan bujetnya lewat belanja modal barang, dan lain-lain. Itu jadi underlying asset untuk menerbitkan instrumen keuangan mendapat pembiayaan dari global,” ujar Boby.

Jika dilihat secara regional, regional climate budget tagging yang sudah diuji coba di beberapa daerah juga dilakukan. Berdasarkan pilot project, rata-rata porsi anggaran untuk perubahan iklim di daerah adalah 5,38% terhadap APBD periode 2020-2023.

Indikator pemilihan lokasi pilot project regional climate budget tagging adalah keterwakilan setiap bagian/ wilayah di Indonesia, keterwakilan geografis daerah (daratan dan pesisir), indeks kapasitas fiskal daerah, potensi bahaya iklim dan indeks kerentanan bencana.

Selain itu, ada indikator komitmen atas isu perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Kesediaan daerah untuk melaksanakan proses regional climate budget tagging.

“Beberapa daerah punya anggaran yang signifikan yaitu Surabaya (19,53%), Jakarta (12,74%). Ini daerah-daerah yang climate friendly dan mendukung perubahan iklim. Jakarta (dengan pengeluaran) terbesar dengan rata-rata per tahun Rp 76,16 miliar,” tandasnya.

Editor: Grace El Dora