DPD Imbau Ada Regulasi Teknis hingga Pengawasan agar Insiden Keracunan MBG Tak Terulang

"BPOM perlu terlibat secara aktif dalam melakukan pengujian laboratorium terhadap setiap menu makanan sebelum didistribusikan," imbuh dia.

Ketiga, lanjut dia, evaluasi kualifikasi penyedia makanan dan sebaiknya penyedia makan wajib memiliki sertifikasi yang menunjukkan bahwa mereka memahami dan menerapkan standar keamanan pangan. Standar tersebut bisa sistem manajemen keamanan pangan (ISO 22000) atau sertifikat dari BPOM atau HACCP. 

Menurut Filep, penyedia makanan harus memiliki pengalaman dalam menangani pengolahan dan penyajian makanan dalam skala besar dengan kualitas yang terjamin.

"Pemerintah harus melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap penyedia makanan untuk memastikan mereka mematuhi standar yang ditetapkan. Audit ini mencakup pemeriksaan fasilitas, proses produksi, serta kualitas bahan baku. Bagian ini sangat penting," imbuh dia.

Terakhir, kata Filep, pihaknya mendorong peningkatan edukasi dan sosialisasi. Menurut dia, sosialisasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek pengolahan, distribusi, dan konsumsi makanan dilakukan dengan aman.

Dikatakan Filep, keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab penyedia makanan atau pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk pihak sekolah, orang tua, dan siswa.

“Sosialisasi yang efektif dapat membantu mencegah insiden keracunan makanan dan meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kualitas pangan, jadi hal ini sangat perlu dilakukan,” pungkasnya.

Editor: Maswin