Sertifikat Tanah di Pagar Laut Tangerang yang Dicabut Bakal Bertambah

JAKARTA, investor.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid menyatakan telah mencabut 50 sertifikat tanah yang berada di kawasan pagar laut 30 km di perairan Tangerang, Banten.  Menurutnya, jumlah tersebut bakal bertambah karena pihaknya masih bekerja untuk mengecek 280 sertifikat tanah tersebut.

"Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari, kita umumin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari kemudian libur. Kita masuk hari ini. Selama 4 hari kita dapat 50 bidang tanah," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Nusron mengatakan, sertifikat yang dibatalkan terdiri dari hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM). Jumlah total sertifikat tanah di kawasan pagar laut 30 km di perairan Tangerang sebanyak 280 sertifikat tanah.

"Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang. Dari 263 (HGB) dan 17 (SHM), yang kita batalkan 50," ungkap Nusron.

Nusron mengaku, pihaknya sedang menyesuaikan data sertifikat dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk menentukan batas antara kawasan daratan dan laut.

"Sisanya sedang berjalan, on progress, kita cocokan mana yang di dalam garis pantai mana yang di luar garis pantai," tandas Nusron.

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan, pembatalan dilakukan karena sertifikat yang dinyatakan tidak sah secara hukum, prosedur tidak betul, dan terhadap sertifikat yang secara yuridis dan prosedural benar, tetapi secara fakta material tanahnya sudah tidak ada.

Selain pembatalan sertifikat, Kementerian ATR/BPN juga melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. 

"Dari hasil audit tersebut kita merekomendasikan pertama rekomendasi pencabutan lisensi kepada kantor jasa survei berlisensi (KJSB) karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta," pungkas Nusron.

Editor: Maswin