Cium Bau Korupsi, MAKI Laporkan Kades hingga Pejabat BPN Kabupaten Tangerang ke Kejagung

JAKARTA, investor.id - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan sejumlah kepala desa hingga pejabat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (30/1/2025).

Laporan ini menyusul polemik yang kian memanas terkait keberadaan pagar laut di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan terungkapnya Sertifikat Hak Guna Bangungan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah perairan yang dipagar tersebut. 

"Atas dugaan korupsi dalam penerbitan surat kepemilikan HGB maupun HM di lahan laut Utara Tangerang yang populer yang dibangun pagar laut," kata Boyamin kepada wartawan.

Boyamin beralasan, pihaknya melaporkan kepala desa hingga pejabat di Kantor BPN Kabupaten Tangerang lantaran ada dugaan korupsi terkait penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di lokasi pagar laut.

Dia menduga sertifikat yang diterbitkan pegawai BPN Kabupaten Tangerang atas rekomendasi kepala desa merupakan sertifikat palsu.

"Terbitnya serifikat itu kan di atas laut itu saya meyakininya itu palsu, karena tidak mungkin bisa diterbitkan karena itu di tahun 2023," ucapnya.

"Kalau ada dasar klaim tahun 80 tahun 70 itu empang dan lahan artinya itu sudah musnah sudah tidak bisa diterbitkan sertifikat," sambungnya. 

Boyamin berharap laporannya diproses oleh Kejagung. Dia mengaku bakal mengawal laporan tersebut hingga ditemukan tersangkanya.

"Nanti ada tidaknya sprindik itu ya saya paling satu bulan kemudian gugat praperadilan untuk membuka apakah ada sprindik atau tidak, kalau sampai satu bulan kemudian tidak ada pergerakan apa-apa," katanya.

Editor: Maswin