Kejagung Tahan Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, Ini Kata Kemenkeu

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  buka suara tentang penahanan Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2019.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan pihaknya akan menghormati langkah hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. 

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan," ucap Deni pada Jumat (7/2/2025).

Dia belum menjelaskan lebih rinci mengenai kasus yang dihadapi oleh Isa. Lantaran penjelasan mengenai kasus ini baru bisa disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Kemenkeu belum memberikan penjelasan lebih lanjut untuk penunjukan pegawai yang akan menggantikan posisi Isa sebagai Dirjen Anggaran.

"Belum, segera nanti kami sampaikan," kata Deni.

Kasus ini terjadi saat Isa masih menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) periode 2006-2012.

Dia diduga turut terlibat dalam pembuatan pemasaran program Saving Plan yang telah menyebabkan kerugian PT Asuransi Jiwasraya. Atas perbuatannya, Isa diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. 

Sebagai informasi, Isa mengawali karirnya di Kementerian Keuangan pada tahun 1991 di bidang pengawasan pensiun di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

Setelah pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada tahun 2004, kemudian ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana Program Penjaminan Pemerintah hingga tahun 2005. Pada tahun 2006, diangkat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Bapepam LK.

Setelah badan tersebut bergabung menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beliau menjadi pegawai diperbantukan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 2013.

Pada November 2013, dilantik sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Pada 3 Juli 2017 diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada 12 Maret 2021, dilantik menjadi Direktur Jenderal Anggaran yang membidangi pengelolaan keuangan negara.

Editor: Maswin