Komisi X DPR Dukung Dedi Mulyadi Terapkan Wajib Militer dan Larang Study Tour

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendukung gebrakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di sektor pendidikan, yakni kurikulum wajib militer bagi siswa SMA dan larangan study tour bagi siswa sekolah ke luar provinsi Jawa Barat (Jabar). Gebrakan tersebut kata Lalu, bertujuan baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Komisi X DPR, selama tujuannya untuk hal yang lebih bagus, misalnya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan kepribadian, membentuk karakter, pada prinsipnya kami mendukung," ujar Lalu kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Terkait kurikulum wajib militer bagi SMA/SMK yang digagas Dedi Mulyadi, kata Lalu, seharusnya tidak keluar dari kurikulum resmi yang sudah ditetapkan pemerintah.

Menurut Lalu, Dedi Mulyadi perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga wajib militer masih dalam satu nafas dengan kurikulum resmi pemerintah.

"Bagus ide itu, dalam rangka menanamkan etika, menanamkan disiplin, menanamkan karakter kepribadian, tetapi sekali lagi, itu jangan sampai keluar dari kurikulum resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," tegas Lalu. 

Lalu juga mengatakan Komisi X DPR mendukung langkah Dedi Mulyadi melarang study tour siswa ke luar provinsi Jawa Barat. Menurut dia, langkah Dedi Mulyadi merupakan salah satu wujud nyata efisiensi anggaran sehingga bisa dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar pendidikan.

Lalu menyinggung Inpres soal efisiensi yang sudah disepakati sehingga hal-hal yang tidak penting dan tidak terkait dengan layanan dasar pendidikan, dapat dikurangi.

“Sekiranya study tour itu dirasa kurang bermanfaat, yang notabenenya kebanyakan adalah tujuannya hanya ‘rekreasi atau hura-hura’, ya tolong dikurangi. Langkah yang diambil Gubernur Jawa Barat kami sangat mendukung," jelas Lalu.

Diketahui, Gubernur Dedi Mulyadi sudah melakukan banyak gebrakan di Jawa Barat sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah gebrakan di sektor pendidikan, yakni menerapkan wajib militer untuk siswa SMA/SMK dan larangan study tour ke luar provinsi Jawa Barat. 

Dalam gebrakan wajib militer, nanti setiap sekolah di Jabar akan ada pihak dari TNI dan Polri sebagai pembina untuk membentuk karakter bela negara siswa. Wajib militer ini juga melatih kedisiplinan siswa, mencegah tawuran, premanisme dan perkelahian antara geng di kalangan siswa.

Sementara larangan study tour ke luar Jabar untuk tidak membebani ekonomi orang tua serta menjaga keselamatan siswa. Menurut Dedi Mulyadi, banyak orang tua murid harus berutang untuk membiayai study tour anaknya.

Editor: Maswin