Nusron Wahid Sematkan Pesan Lebaran, Kekayaan Negara Tak Boleh Menumpuk di Orang Kaya

JAKARTA, investor.id – Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyampaikan pesan khusus dalam momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah alias Lebaran 2025. Nusron Wahid menyematkan pesan Lebaran tentang keadilan dalam hal harta kekayaan negara yang tak boleh menumpuk di orang kaya.

Nusron mendorong seluruh total harta kekayaan negara harus terdistribusi secara adil sehingga seluruh rakyat merasakan kemakmuran. Utamanya, bagi rakyat kelas ekonomi menengah ke bawah.

Hal tersebut ditekankan Nusron Wahid saat dirinya menjadi khotib dalam sholat ied di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jakarta, Senin (31/3/2025). Sebagai informasi, Masjid Kyai Haji Hasyim Asy'ari merupakan masjid agung yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2017 silam.

Awalnya, Nusron menyebut sosok Kyai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh yang sangat mementingkan keadilan sosial dan menegakkan kebenaran dan melawan ketidakadilan. Oleh karenanya, Nusron menyebut sosok Ulama seperti itu lah yang perlu dicontoh oleh para pemimpin di Indonesia.

Ia pun juga mendorong agar keadilan ini perihal kekayaan di Tanah Air harus terdistribusi secara berkeadilan. Bahkan, Nusron menyebut kekayaan negara jangan hanya dirasakan oleh orang-orang kaya.

"Sebagaimana ayat yang saya sampaikan, ketika ada harta di negara, tidak boleh numpuk kepada kalangan orang kaya itu-itu saja. Harus dibagi secara merata kepada yang paling berhak. Yang berhak pertama adalah orang miskin dan orang yang membutuhkan," ujar Nusron.

Dirinya juga menyinggung perihal keadilan dari sisi Agraria dan Tata Ruang. Nusron menyebut pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) untuk rakyat penting, yaitu untuk memastikan proses yang transparan dan adil, serta menjamin hak-hak warga negara atas tanah dan bangunan.

Seperti diketahui, HGB merupakan hak atas tanah yang memberi kewenangan untuk membangun sesuatu di atasnya, namun tanahnya tetap milik negara atau orang lain.

Adapun, keadilan dalam pemberian hak guna usaha atau hak guna bangunan, berarti memastikan bahwa proses pemberian hak dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

"Bapak Presiden meminta untuk menata ulang setiap hak guna usaha maupun hak guna bangunan. Itu kepada pelaku-pelaku usaha baru, dengan menggunakan prinsip pendekatan. Pertama, adalah prinsip keadilan. Kedua, adalah prinsip pemerataan. Tetapi pada sisi lain adalah, tetap mengutamakan arus kesinambungan ekonomi," tandasnya.

Editor: Grace El Dora