Forum Jamsos Tolak KRIS Satu Ruang Perawatan, Berpotensi Turunkan Kualitas Layanan JKN

JAKARTA, investor.id - Forum Jaminan Sosial (Jamsos) Pekerja dan Buruh menyatakan penolakan tegas terhadap rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) satu ruang perawatan yang akan berlaku mulai 1 Juli 2025. Kebijakan ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya pekerja dan buruh.

Forum Jamsos Pekerja dan Buruh, yang merupakan wadah lintas serikat pekerja tingkat nasional, juga mengkritik keras absennya pelibatan masyarakat pekerja dalam proses perumusan kebijakan KRIS.

“Kita menolak ide gagasan KRIS ini, satu ruang perawatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Yang kedua, kita minta kepada Presiden RI Pak Prabowo Subianto agar mengkaji ulang berbagai kebijakan-kebijakan yang menyangkut masalah jaminan sosial,” ujar Koordinator Forum Jamsos Jusuf Rizal.

Yusuf turut mengkritik dampak anggaran yang harus ditanggung oleh BPJS Kesehatan apabila sistem ini tetap dijalankan tanpa peningkatan dana subsidi dari pemerintah.

“Kita minta pemerintah fokus bagaimana mengamankan dana-dana BPJS Kesehatan untuk bisa meng-cover dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” tambahnya.

Forum Jamsos Pekerja dan Buruh juga menilai kebijakan KRIS dapat mendorong peningkatan pengeluaran pribadi (out of pocket) bagi peserta JKN, yang mungkin terpaksa membayar selisih biaya jika ingin mendapatkan layanan lebih baik. 

Penolakan ini juga mendapat dukungan dari Pengamat Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik, Penggagas Forum Konsumen Indonesia (FKI) Tulus Abadi. Menurutnya, skenario kebijakan KRIS satu kelas justru merugikan peserta JKN secara keseluruhan, terutama dari sisi pembiayaan.

“Dengan kebijakan ini, khususnya peserta JKN kelas 3 akan mengalami kenaikan iuran. Mereka dipaksa naik ke kelas 2, dan harus merogoh kocek lebih dalam. Ini sangat memberatkan, terutama bagi peserta mandiri dari kelompok ekonomi bawah,” ujar Tulus.

Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Nunung Nuryartono mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi aspirasi Forum Jamsos Pekerja dan Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja. Menurut Nunung, saat ini penerapan regulasi masih dikaji.

”Kami mencermati bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak akan menimbulkan kegaduhan yang tidak kita inginkan, manfaat yang ada dalam layanan JKN diharapkan tidak turun dan dipertahankan. Berbagai persoalan mendasar seperti ketahanan finansial DJS juga perlu diperhatikan tanpa menurunkan manfaat. Kami akan mengawal itu semua,” kata Nunung.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar juga memahami keberatan yang disuarakan oleh Forum Jamsos Pekerja dan Buruh dan konfederasi serikat pekerja terhadap rencana ini. Ia menyoroti persoalan keterbatasan fasilitas rawat inap saat ini yang belum siap.

“Kami khawatir jika hanya ada satu kelas rawat inap, dengan kondisi tempat tidur yang terbatas di rumah sakit, peserta JKN yang sedang sakit bisa tidak mendapatkan ruang. Kami takut mereka malah ditawari menjadi pasien umum non-JKN. Kondisi saat ini karena ada 3 kelas, jika salah satu kelas penuh bisa dititip di kelas di atasnya, sehingga tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan,” ujar Timbul.

Editor: Gesa Vitara