Haedar Nashir: Pancasila Harus Jadi Kompas Ideologi dan Etika Bernegara

YOGYAKARTA, investor.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Haedar Nashir menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni tidak boleh hanya menjadi ajang seremonial. Momen tersebut harus menjadi pengingat komitmen nilai dan moral kebangsaan.

“Jadikan momentum kelahiran Pancasila sebagai komitmen nilai dan moral kebangsaan untuk merefleksikan kembali jati diri Indonesia sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila,” tegas Haedar pada Minggu (1/6).

Haedar menilai, dalam dinamika zaman yang semakin kompleks, Pancasila harus menjadi kompas ideologis dan etika publik dalam kehidupan bernegara. Ia mengkritik berbagai praktik yang dinilainya menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

“Kita harus jujur mengakui korupsi, ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya keteladanan moral para elite adalah bentuk-bentuk pengingkaran terhadap Pancasila yang mesti kita koreksi bersama,” jelasnya.

Haedar juga menyoroti penyalahgunaan otoritas dalam pengelolaan sumber daya alam, dominasi oligarki politik dan ekonomi, serta liberalisme pasca reformasi yang memunculkan praktik politik transaksional, politik uang, hingga premanisme yang dilegalkan.

“Karenanya tantangan terbesar saat ini bukanlah mempertentangkan Pancasila dengan ideologi lain serta terus memproduksi isu radikalisme tanpa fokus dan kejelasan pemikiran. Tetapi bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara otentik dalam realitas sosial, politik, ekonomi, hukum, serta seluruh praktik berbangsa dan bernegara,” imbuh Haedar.

Ia menegaskan bahwa Pancasila sebagai philosophische grondslag atau pandangan hidup bangsa, harus benar-benar dijadikan fondasi dalam seluruh penyelenggaraan negara, termasuk dalam perilaku pejabat dan elite publik di berbagai level.

Haedar mengingatkan bahwa para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai hasil konsensus luhur dari berbagai latar belakang agama, suku, dan golongan.

“Pancasila hadir dari hasil perenungan dan pemikiran mendalam dalam menghadirkan dasar negara yang inklusif, adil, dan mempersatukan. Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan nilai hidup bersama yang harus dibumikan secara nyata. Karenanya sudah tinggi waktunya untuk menjadikan Pancasila sebagai praktik hidup nyata berbangsa bernegara,” jelas Haedar.

Bagi Muhammadiyah, nilai-nilai Pancasila sangat sejalan dengan ajaran Islam. Haedar menegaskan, sejak awal kemerdekaan hingga kini, Muhammadiyah konsisten menerima dan mengamalkan Pancasila melalui berbagai aksi dakwah dan sosial.

“Muhammadiyah mengunci sikap dasar itu dalam dokumen resmi Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah,” tegasnya. 

Di tengah tantangan global dan konflik geopolitik, Haedar menyatakan bahwa Pancasila harus tampil sebagai kekuatan pemersatu bangsa, termasuk dalam solidaritas terhadap Palestina dan penolakan terhadap segala bentuk agresi dan penjajahan.

“Sila keempat dalam Pancasila sama pentingnya dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam berpolitik dan berdemokrasi. Bagaimana nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Menurut sejumlah ahli dan praktik di kehidupan nyata, politik dan demokrasi Indonesia sudah sangat liberal,” papar Haedar.

Ia menyayangkan kondisi politik yang pragmatis, oportunistik, dan manipulatif, termasuk akal-akalan terhadap konstitusi dan hukum yang disesuaikan demi kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini, menurutnya, telah menjauhkan semangat Sila Keempat dan Kelima Pancasila.

“Selain itu, kesenjangan sosial dan kemiskinan juga masih menjadi realitas di negeri ini. Sementara oligarki politik dan oligarki ekonomi makin menyatupadu kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Republik ini. Jelas hal itu tidaklah sejalan dengan Sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ungkap Haedar.

Ia mengingatkan kembali pesan Bung Karno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 bahwa Indonesia adalah negara untuk semua, bukan untuk satu orang atau satu golongan.

Lebih lanjut, Haedar mendorong pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan rakyat banyak, dan menolak simbolisasi Pancasila yang hanya bersifat seremonial tanpa implementasi nyata.

“Karenanya Pancasila jangan terus dislogankan, diteriakkan, disimbolisasikan, dan apalagi dikeramatkan dengan gempita. Pancasila tidak untuk disakralkan dan diglorifikasi dengan paham puritan dan fanatik buta, yang melahirkan pandangan ultranasionalisme, tanpa perwujudan di dunia nyata dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Haedar.

Ia menekankan pentingnya seluruh pemimpin negara dan elemen bangsa mengamalkan Pancasila secara nyata dalam setiap kebijakan dan perilaku.

Baca juga: 

“Pancasila akan kehilangan makna jika hanya dijadikan slogan atau simbol tanpa pelaksanaan nyata. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai inspirasi etika dan aksi kolektif,” tambah Haedar.

Haedar mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, bukan sekadar retorika.

“Jangan sampai Pancasila digelorakan menjadi salam tanpa makna dan berhenti menjadi kebanggaan semu dalam kehidupan berbangsa bernegara,” tutup Haedar.

Editor: Maswin