Kejagung Pastikan Penyitaan Aset Terkait Korupsi Sritex Dilakukan secara Hati-Hati

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tak akan sembarangan dalam menyita aset-aset terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Langkah penyidikan itu akan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak pekerja.

"Penyidik juga akan secara bijak, jangan sampai hak-hak pekerja yang sekarang dalam proses pendataan dan seterusnya itu terganggu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Pada prinsipnya, Kejagung akan menyita sejumlah aset terkait kasus ini dalam rangka pemulihan kerugian negara yang timbul akibat kasus ini. Proses penyidikan dalam kasus ini dipastikan bakal berjalan lancar namun tetap mengedepankan sikap kehati-hatian.

Kejagung tak menganggap proses kepailitan yang tengah berlangsung di Sritex dapat mengganggu proses penyidikan. Hal itu mengingat persoalan tersebut tak sama dengan dugaan korupsi pemberian kredit yang tengah diusut penyidik.

"Bahwa di sana ada persoalan kepailitan, ya silakan berjalan. Bahwa nanti persoalannya terkait aset ada persoalan-persoalan keperdataan itu biasa dan itu sudah berlangsung dalam banyak perkara," ungkap Harli. 

Diketahui, kasus korupsi Sritex melibatkan tiga tokoh kunci, yaitu Dicky Syahbandinata (DS), Zainuddin Mappa (ZM), dan Iwan Setiawan Lukminto (ISL). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung untuk keperluan penyidikan lebih lanjut.

Dicky Syahbandinata merupakan pemimpin divisi korporasi dan komersial PT Bank BJB pada 2020. Ia diduga kuat memberikan fasilitas kredit kepada Sritex tanpa mematuhi prinsip kehati-hatian perbankan.

Proses persetujuan kredit yang dilakukannya diduga melawan hukum karena tidak didukung oleh analisis risiko yang memadai. Tindakan ini memungkinkan Sritex menerima kredit meskipun tidak memenuhi syarat kelayakan. 

Zainuddin Mappa, mantan Direktur Utama PT Bank DKI, disinyalir menyetujui pemberian kredit kepada Sritex meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kelayakan kredit berdasarkan hasil pemeringkatan lembaga penilai keuangan. Keputusannya ini dinilai melanggar prosedur perbankan dan berkontribusi pada kerugian negara yang signifikan.

Iwan Setiawan Lukminto, yang menjabat sebagai direktur utama Sritex pada periode 2005–2022, menjadi tersangka utama dari pihak perusahaan.

Ia diduga menyalahgunakan dana kredit yang diterima dari Bank BJB dan Bank DKI. Dana yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dialihkan untuk kepentingan lain, seperti membayar utang perusahaan kepada pihak ketiga dan membeli aset non-produktif, termasuk tanah di Solo dan Yogyakarta. Tindakan ini memperparah kerugian finansial yang ditanggung negara.

Akibat perbuatan para tersangka kasus korupsi Sritex, negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp 692 miliar. Kerugian ini berasal dari kredit bermasalah yang diberikan tanpa prosedur yang memadai, serta penyalahgunaan dana kredit oleh pihak Sritex.

Editor: Maswin