DPR Minta Pemerintah Evaluasi Pengelolaan dan Administrasi Pulau di Indonesia

JAKARTA, investor.id - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi administrasi pengelolaan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Hal ini buntut dari kasus dugaan penjualan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) via situs https://www.privateislandsonline.com.

"Kami juga sudah meminta Pemerintah, dan berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mengevaluasi pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia," kata Puan kepada wartawan Selasa (24/6/2025).

Puan menyampaikan, Komisi IV DPR bakal mengawal penjualan pulau tersebut, termasuk soal melihat bentuk evaluasi pemerintah terkait pengelolaan pulau-pulau di Indonesia.

Dia menyinggung, pulau-pulau di Indonesia tak bisa dimiliki 100%, terlebih dijual melalui sebuah website.

"Jadi nanti sesuai dengan mekanismenya melalui komisi terkait dan tentu saja yang akan dilakukan oleh Pemerintah, kami minta pengelolaan dan penataan administrasi untuk memitigasi semua pulau yang ada di Indonesia,” ujarnya. 

“Jangan sampai ada salah penggunaan pulau-pulau yang ada di Indonesia," sambung dia.

Sebelumnya, empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) via situs https://www.privateislandsonline.com. Keempat pulau yang diiklankan tersebut yakni Pulau Rintan, Mala, Tokongsendok, dan Nakob.

Penjual empat pulau tersebut mencantumkan deskripsi keindahan pulau yang bisa dikembangkan menjadi resort ekowisata lantaran lokasi pulau hanya sekitar 200 mil laut dari Singapura.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh individu.

“Prinsipnya, tidak ada pulau yang bisa dimiliki pribadi secara keseluruhan. Ada batas yang diatur dalam undang-undang. Maksimal hanya boleh dikuasai sampai 70%,” ujar Bima.

Editor: Maswin