DPR Ingatkan Pemerintah, Pertukaran Data Harus Mengacu UU Perlindungan Data Pribadi

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono mengingatkan pemerintah bahwa saat ini ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU tersebut sudah berlaku dan menjadi payung hukum atas penggunaan data pribadi.

Menurut Dave, semua kesepakatan dengan negara manapun yang terkait dengan data pribadi harus mengacu pada UU tersebut. 

Dave menyampaikan hal itu menanggapi polemik terkait pertukaran data pribadi RI-Amerika Serikat (AS) menyusul kesepakatan dagang tarif impor.

"Yang harus diinget kita memiliki UU pedoman data pribadi," katanya kepada wartawan di Komplek DPR/MPR pada Kamis (24/7/2025).

Dave mengaku belum membaca secara detail kesepakatan tersebut. Dia mengungkapkan bahwa dirinya baru membaca dari website Gedung Putih.

Namun, dia kembali menekankan bahwa saat ini UU PDP telah berlaku. Semua kesepakatan terkait perlindungan data pribadi harus merujuk pada UU tersebut. 

Dave enggan berkomentar lebih jauh apakah pemerintah perlu melakukan negosiasi ulang terkait perlindungan data pribadi atau tidak. Dia hanya meminta pemerintah menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam UU PDP.

"Itulah makanya ada gunanya undang-undang PDP untuk memastikan pemerintah memiliki otoritas yang khusus dan standarisasi yang tinggi dalam perlindungan data pribadi," ucapnya.

Editor: Maswin