KPK Bahas Kakak Hary Tanoe Tersangka Kasus Korupsi Bansos Beras

JAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons soal kepastian Komisaris Utama (Komut) PT Disni Roha Logistik, B Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudi Tanoe (BRT) yang merupakan kakak dari Bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Dalam kasus ini KPK sudah mengumumkan lima tersangka, namun nama dan identitasnya belum dibuka ke publik.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo tidak membantah atau membenarkan soal Rudi Tanoe menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini. Penyidik KPK, kata dia, masih fokus mengumpulkan alat bukti-alat bukti termasuk nanti memeriksa Rudi Tanoe.

"Ya diperiksa dulu lah," ujar Budi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).

KPK diketahui sudah menetapkan lima pihak menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bansos beras di Kemensos. Kelima tersangka tersebut terdiri dari tiga orang dan dua korporasi. "Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka," tutur Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tersebut.

Hanya saja, kata Budi, detail nama dan identitas dari pihak-pihak yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi bansos beras tersebut belum dapat diungkapkan kepada publik. Korupsi bansos beras ini disebutkan merugikan negara senilai Rp 200 miliar.

"Penghitungan awal oleh Penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp 200 miliar," sebutnya.

KPK telah melarang Rudi Tanoe dan tiga orang lainnya bepergian keluar negeri karena terkait dengan kasus ini.

Selain Rudi Tanoe, tiga pihak lain yang dicegah adalah Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Edi Suharto (ES) yang kini menjabat Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, bersama Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), dan Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik periode 2021-2024 Herry Tho (HT).

"KPK melakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang berinisial ES, BRT, KJT, dan HER (HT) terkait penyidikan perkara penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020," beber Budi.

Menurut keterangan Budi, surat larangan atau cegah ke luar negeri ini dikeluarkan sejak 12 Agustus 2025 yang berlaku untuk enam bulan ke depan.

"Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," tandasnya.

Editor: Grace El Dora