Tunjangan Rumah Anggota DPR Tuai Kritik, Puan: Bagian Transparansi dan Evaluasi 

JAKARTA, investor.id - Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, tunjangan perumahan untuk anggota DPR periode 2024-2029 telah melalui kajian. Tunjangan sebesar Rp 50 juta per bulan itu, berdasarkan besaran harga sewa rumah di Jakarta, terutama di sekitar Senayan, tempat gedung parlemen berada.

"Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta," katanya kepda wartawan Kamis (21/8/2025). 

Politisi PDIP tersebut lantas menjelaskan bahwa tunjangan perumahan diberikan lantaran anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat fasilitas perumahan di Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Karena itu, kata Puan, bahwa tunjangan perumahan diberikan sebagai bentuk kompensasi seusai rumah jabatan telah diserahkan kembali kepada negara.

"Karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan Ulujami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara,” tutur dia.

"Memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana. Cuma itu saja yang ada perubahan yang lainnya tidak ada perubahan, itu saja," imbuh Puan. 

Di sisi lain, Puan tak mempersoalkan kritik tersebut. Dia menyebut hal itu sebagai bahan untuk evaluasi dan bagian dari transparansi.

"Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut," katanya.

Editor: Maswin