DPR dan Pemerintah Sepakat Kementerian Haji dan Umrah Gantikan BP Haji

JAKARTA, investor.id – DPR dan Pemerintah sepakat untuk nomenklatur Kementerian Haji dan Umrah sebagai nama pengganti Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji). Dengan perubahan tersebut, seluruh tugas dan tanggung jawab terkait haji dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengungkapkan bahwa nomenklatur tersebut sudah dituangkan di dalam pasal-pasal Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Jadi nomenklaturnya yaitu Kementerian Haji dan Umrah,” kata Selly kepada wartawan di Kompleks Parlemen atau Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Selly juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Ditjen PHU) di Kementerian Agama (Kemenag) bakal segera dihapuskan agar semua menjadi seirama.

“Otomatis maka nanti akan ada penyesuaian. Karena pada saat hari ini Kementerian Haji dan Umrah itu kan sudah berdiri sendiri. Maka di Kementerian Agama (Kemenag) otomatis harus dilepas. Sudah tidak ada lagi yang menyangkut dengan namanya Ditjen PHU di Kemenag,” ungkap Selly.

Sebelumnya, Pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat panitia kerja (Panja) pada Sabtu (23/8/2025).

Dalam rapat-rapat yang digelar oleh DPR bersama DPD dan pemerintah, beberapa poin penting RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, di antaranya mencakup perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian, dan perubahan penyebutan Kepala BP Haji menjadi menteri.

Poin lainnya, rapat-rapat itu juga membahas aturan yang memperbolehkan petugas haji tidak harus beragama Islam.

Ketentuan itu ditujukan kepada petugas embarkasi di daerah-daerah di Indonesia yang mayoritas warganya bukan muslim. Ketentuan itu tidak berlaku untuk panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) di Arab Saudi.

Kemudian, poin penting lainnya, kuota haji setingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh menteri. Aturan sebelumnya menyebut kuota di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur.

Editor: Maswin