BGN: Keracunan Massal MBG Disebabkan Kelalaian SOP

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan terjadinya kasus keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebabkan adanya kelalaian SOP (standard operating procedure). 

Dadan pun membantah kasus keracunan disebabkan oleh tindakan sabotase. Ia menegaskan, dari hasil investigasi sementara, insiden yang terjadi di berbagai daerah lebih banyak dipicu oleh kelalaian dalam menjalankan prosedur standar.

“Sejauh ini penyebabnya adalah kelalaian terhadap SOP, bukan karena sabotase,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Dadan menambahkan, temuan BGN menunjukkan pola kasus keracunan lebih banyak terjadi pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi. Menurutnya, hal ini dipengaruhi keterbatasan pengalaman tenaga kerja yang masih dalam tahap adaptasi.

“Data memperlihatkan sebagian besar kasus menimpa SPPG yang masih baru. SDM mereka membutuhkan jam terbang lebih banyak untuk bisa lebih sigap dalam menjaga kualitas,” terangnya.

Sejauh ini. tercatat 9.615 dapur SPPG aktif beroperasi, dengan layanan yang menjangkau lebih dari 31 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Namun, sepanjang periode Januari hingga 19 September 2025, program ini juga menghadapi tantangan serius. Data resmi mencatat ada 5.626 siswa yang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG di berbagai daerah.

Kasus terbaru yang menyita perhatian publik terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam peristiwa tersebut, 1.258 siswa dari dua kecamatan, Cipongkor dan Cihampelas, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Lia Nurliana menjelaskan ribuan siswa tersebut mengalami gejala mulai dari mual, pusing, hingga muntah. Gelombang besar pasien masuk pada Senin (22/9/2025) dan Rabu (24/9/2025).

“Hingga saat ini, ada 1.159 siswa yang sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Masih ada 99 siswa yang dirawat, meskipun datanya bersifat dinamis,” kata Lia.

Menanggapi kondisi itu, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menetapkan status kejadian luar biasa (KLB). Pemerintah daerah juga menutup 85 dapur MBG di wilayah Cipongkor. Sebagian besar dapur tersebut diketahui belum memiliki sertifikat kelayakan penyajian makanan.

Diperlukan Pengawasan Ketat Kualitas Sumber Daya

Editor: Natasha Khairunisa