Izin Perhutanan Sosial Dipercepat, Menhut: Presiden Prabowo Ingin Hutan Produktif

JAKARTA, investor.id - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa percepatan proses perizinan perhutanan sosial saat ini merupakan hasil arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden ingin agar hutan produktif dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekaligus kelestariannya tetap terjaga.

Menhut Antoni menyampaikan hal itu saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada enam Kelompok Tani Hutan (KTH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu (7/3/2026). 

Penyerahan tersebut mencakup satu KTH di Lombok Barat dan lima KTH di Lombok Timur dengan total luas kelola mencapai 560,57 hektare yang akan dimanfaatkan oleh 411 kepala keluarga (KK).

"Kami sudah diperintahkan Pak Presiden Prabowo untuk mempercepat proses penerbitan SK perhutanan sosial ini agar mengungkit kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga alam kita dan hutan kita lebih lestari," ujar Antoni.

Antoni menyebutkan kemudahan proses penerbitan izin perhutanan sosial bukan semata karena kebijakan kementerian, tetapi karena komitmen kuat dari Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan enam SK di Lombok Barat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara produktif dan berkelanjutan.

Menurut Antoni, akses legal yang diberikan kepada masyarakat merupakan amanah langsung dari Presiden Prabowo agar hutan dapat dikelola secara produktif sekaligus tetap terjaga kelestariannya. Dia meminta agar para petani hutan dapat menjaga dan menjalankan amanah tersebut.

"Seperti yang saya sampaikan, ini adalah amanah dari Pak Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat agar masyarakat yang diberikan akses legal tadi dapat memaksimalkan amanah tersebut agar lebih produktif lagi, ditanam kopi, kakao, atau kemiri dan lain sebagainya," tandas dia. 

Antoni menambahkan, pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari swasembada pangan kita, sementara pada saat yang sama juga menjaga kelestarian hutan kita," pungkas Antoni.

Editor: Maswin