Keputusan Impor Beras Makin Menekan harga Gabah Petani

JAKARTA, investor.id – Keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1 juta ton makin menekan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Saat ini, harga GKP di tingkat petani sudah di bawah Rp 3.800 per kilogram (kg) atau terus merosot dari posisi September 2020 yang masih Rp 4.800 per kg.

Untuk itu, pemerintah harus membatalkan atau menunda keputusan impor tersebut agar dampak psikologis yang ditimbulkan di lapangan tidak semakin besar.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) mengatakan, dari pengamatan jaringan tani AB2TI yang ada di 89 kabupaten di 18 provinsi di Indonesia tercatat adanya anomaly harga GKP di tingkat petani. Pada September 2020, harga GKP Rp 4.800 per kg, pada Oktober 2020 Rp 4.564 per kg, pada November 2020 Rp 4.484 per kg, dan pada Desember 2020 Rp 4.263 per kg.

Pada Januari 2021 sempat naik tipis dan pada Februari anjlok menjadi Rp 3.995 per kg. “Maret ini, harga sudah di bawah Rp 3.800 per kg, bahkan harga GKP hasil combine harvester yang biasanya tinggi saat ini juga di bawah Rp 3.800 per kg,” kata Andreas saat Morning Talk: Impor Beras Saat Panen Raya yang tayang di BeritaSatu TV, Jumat (12/3).

Pergerakan harga itu merupakan anomali karena biasanya pada Oktober harga naik dan mencapai puncaknya pada Februari tapi kenyataannya justru turun.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa stok beras yang dipegang masyarakat masih tinggi, stok akhir tahun yang menjadi stok awal tahun juga tinggi, sehingga tahun ini dipastikan stok beras sangat aman. Hal itu diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan produksi beras pada Januari-April akan naik 26,84%.

“Ini peningkatan yang luar biasa. Karena itu, kami minta batalkan dulu keputusan impor, tunggu dulu sampai Juli-Agustus saat itu sudah ketahuan luas tanam untuk musim tanam kedua. Setelah Juli-Agustus, silakan buat keputusan impor, karena rencana ini memberi dampak psikologis bagi usaha tani padi, saat ini harga GKP di petani terus menurun,” ujar Andreas.

Andreas menjelaskan, di era Presiden Soeharto, ketika pemerintah menginstruksikan Bulog mengimpor beras meski beras belum masuk harga gabah telah anjlok lebih dulu. Keputusan impor memberi dampak psikologis sehingga membuat para pengepul makin menekan petani untuk menjual harga semakin rendah. Contoh yang serupa adalah ketika pada Mei 2020 di Jawa Barat harga gabah tetiba anjlok menjadi Rp 4.200 per kg karena pengepul kompak menurunkan harga demi bisa memasok bansos beras dengan harga jual Rp 8.300 per kg.

“Ini yang harus dicermati, karena meski baru rencana dan keputusan dan belum tahu masuknya kapan tapi hal itu sudah bisa mempengaruhi harga gabah di tingkat petani,” ungkap Andreas.

Dia juga mengatakan, mengacu data dari Foreign Agricultural Services (FAS) dan Food and Agriculture Organization (FAO) terdapat tiga negara di Asia Tenggara yang produksi berasnya naik tahun ini, yakni Indonesia, Filipina, dan Sri Lanka.

Pada periode 2019- 2020, produksi beras dunia 496,40 juta ton, pada 2020-2021 menjadi 503,20 juta ton, sedangkan konsumsi 499,60 juta ton, artinya di dunia juga akan ada surplus beras.

Dengan kondisi itu, kekhawatiran akan adanya kenaikan harga beras di pasar internasional kuranglah tepat.

“Data internasional saja menyatakan produksi kita naik, tahun 2020 Indonesia tidak impor sama sekali, 2021 diproyeksi lebih tinggi tapi tiba-tiba ada keputusan impor. Mengapa tidak Bulog diminta untuk menyerap gabah atau beras petani besar-besaran, misalnya 2,50 juta ton, kalau 1,40 juta ton itu terlalu kecil,” ungkap dia.

Dalam Rakernas Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2021 pada Kamis (4/3), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam rangka menjaga ketersediaan beras pada kisaran 1-1,50 juta ton, setelah adanya bansos beras PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), antisipasi dampak banjir, dan pandemi Covid-19, maka dilakukan sejumlah upaya oleh pemerintah.

Pertama, impor 1 juta ton beras, terdiri atas 500 ribu ton beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Perum Bulog.

Kedua, penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 1,40 juta ton, terdiri atas 900 ribu ton saat panen raya Maret-Mei 2021 dan 500 ribu ton pada Juni-September 2021. Perum Bulog sendiri hingga kini belum menerima penugasan tertulis untuk impor tersebut, meski sudah diminta saat rakortas baru-baru ini.

Langkah Antisipasi

Wakil Menteri Perdagangan Periode 2011-2014 Bayu Krisnamurthi menuturkan, keputusan impor 1 juta ton beras diambil sebagai langkah persiapan dan antisipasi serta pelaksanaan dan pemasukannya sangat tergantung situasi dan kondisi, bisa saja impor dilakukan saat musim paceklik atau volumenya tidak sampai 1 juta ton, impor pun tidak bisa dilakukan serta merta.

“Memang sekarang masuk panen raya, tapi pada saat yang sama kita akan memasuki Puasa-Lebaran yang dalam sejarah Indonesia selalu menjadi periode terjadinya tekanan inflasi dan inflasi harga beras pengaruhnya besar.

Di sisi lain, stok Bulog saat ini terbatas, sekitar 900 ribu ton dengan 200- 300 ribu ton di antaranya adalah beras lokal yang ditengarai kualitasnya kurang memadai. Pemerintah juga menyiapkan bansos untuk masyarakat terdampak pandemic Covid-19,” jelas Bayu.

Bayu menjelaskan, harga gabah memang mulai turun tapi harga beras di tingkat konsumen juga ada kecenderungan naik dengan kenaikan sekitar 1-2%, hal ini perlu dicermati pula. Keputusan impor harus diambil bisa jadi agar para pelaksana sudah bisa melakukan locking harga di pasar internasional, apabila impor baru diputuskan Juli-Agustus harga beras di internasional sudah tinggi karena saat ini Thailand dan Vietnam juga sama seperti Indonesia sedang memasuki panen raya.

“Kalau kita sudah locking sekarang kita akan dapat harga yang reasonable d i pasar internasional, soal kapan delivered-nya itu tergantung kita, bisa saja kita mengatakan tidak usah dikirim, yang penting sudah locking. Jadi pemerintah itu susah-susah gampang memang,” ujar Bayu.

Menurut Bayu, beras impor tidak akan masuk ke pasar namun masuk ke Bulog untuk dijadikan cadangan besi (iron stock). Artinya, pengeluaran beras tersebut akan diatur pemerintah, misalnya untuk operasi pasar (OP). Atau bisa saja, beras impor langsung masuk disuplai ke provinsi-provinsi yang defisit beras, seperti Bengkulu, Sulawesi Selatan, beberapa provinsi di Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Defisit itu berarti stok beras di provinsi itu tinggal 3.000-4.000 ton.

“Meski impor, Bulog juga jangan lupa harus tetap menyerap gabah petani. Saat ini, ada situasi yang mana Bulog sulit untuk menyerap beras petani, ini yang juga harus menjadi perhatian,” jelas dia.

Editor: Investor.id