AIIB: Pembangunan Tahap II JTTS Manfaatkan Availability Payment

JAKARTA, investor.id - Vice President and Chief Administration Officer Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Luky Eko Wuryanto menyarankan pemerintah untuk memanfaatkan fasilitas Availability Payment (AP) dalam melanjutkan pembangunan tahap II Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sebagaimana diatur dalam PMK 190/2015.

Sebab, fasilitas ini merupakan skema Build Operate Transfer (BOT) yaitu pemegang konsesi memperoleh sejumlah uang dari pemerintah melalui pembayaran anuitas selama masa konsesi setelah pemegang konsesi menyerahkan aset yang telah diselesaikan sesuai ketentuan atau standar yang disepakati.

Luky menjelaskan sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam Pepres 117/2015 pasa 2B. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya memimpin proses pelaksanaannya berdasarkan evaluasi yang menyeluruh. Terlebih, tahap kedua JTTS sebagian besar adalah jalur-jalur panjang antar kota yang volume lalu lintasnya diprediksi masih minim.

Dalam kaitan itu, ia pun mendorong agar pemerintah (khususnya melalui kementerian PUPR) lebih banyak berperan memfasilitasi PT HK dalam implementasinya Mempertimbangkan kesehatan keuangan PT HK beserta anak-anak perusahaanya.

“Kami merekomendasikan agar Kementerian PUPR menjadi PJPK pembangunan sebagian besar ruas-ruas tahap kedua dengan memanfaatkan fasilitas Availability Payment (AP) sebagaimana diatur dalam PMK 190/2015,” ungkapnya di sela webinar HK Academy seri Webinar Nasional dengan tema: Trans Sumatra Toll Road: Accelerating Indonesia’s Economic Growth Through Infrastructure Development, Kamis (9/9).

Secara umum, lanjut Luky, AP adalah skema Build Operate Transfer (BOT). Dimana pemegang konsesi memperoleh sejumlah uang dari pemerintah melalui pembayaran anuitas selama masa konsesi setelah pemegang konsesi menyerahkan aset yang telah diselesaikan sesuai ketentuan atau standar yang disepakati. Hal tersebut berbeda dengan skenario biasa dimana pemegang konsesi akan menghasilkan laba atas investasi berdasarkan hasil pembayaran user charge.

“Pendekatan pembiayaan ini membuat proyek infrastruktur yang walaupun economically visible tapi financially feasible menjadi bankable,” jelasnya.

Untuk pemerintah dan Bank Pembangunan Multilateral (multilateral development bank (MDB), Luky menjelaskan pola pembiayaan tersebut menurutnya merupakan pilihan bijaksana, terutama mempertimbangkan kondisi saat ini. Karena menghilangkan risiko penyelesaian (konstruksi) dan mengurangi beban fiskal saat economic recovery dan menghilangkan risiko pembengkakan anggaran pemerintah akibat cost overrun anggaran.

Sementara itu, beban fiskal yang saat ini cukup berat bisa secara signifikan dikurangi tanpa mengganggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur penting. Dari sisi swasta developer, hilangnya risiko permintaan (contoh volume trafik), kepastian akan future cash flow, dan berkurangnya risiko tahap konstruksi jelas akan menggarirahkan minat mereka untuk berpartisipasi.

“Kondisi tersebut juga akan membuat raising fund menjadi lebih murah. Beberapa negara sudah berhasil melaksanakan pola pendanaan semacam ini, seperti India, Amerika Serikat, dan negara lain sudah berhasil,” ucap Luky.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Aloysius Kiik Ro mengatakan perusahaan juga sudah ada pembicaraan dengan AIIB di Indonesia. “Perihal alternatif-alternatif pendanaan, termasuk annuity payment scheme,” jelasnya.

Editor: Investor.id