Menkeu: Inflasi Indonesia Masih Terkendali

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi inflasi Indonesia masih cukup terjaga bila dibandingkan dengan negara maju dan negara berkembang lainnya. Meski begitu, pemerintah tetap memantau dan mengantisipasi tren kenaikan harga komoditas global dan gangguan pasokan barang.

“Kami sangat sadar bahwa harga komoditas global dan gangguan pasokan bahkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina telah menciptakan tekanan pada harga. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tingkat inflasi negara maju dan beberapa negara berkembang yang sudah meningkat cukup signifikan,” ucap Sri Mulyani dalam Bloomberg Asean Business Summit, Rabu (16/3).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Februari) 2022 sebesar 0,54% dan tingkat inflasi tahun ke tahun, yakni Februari 2022 terhadap Februari 2021, terkendali pada level 2,06%.

Menurutnya, kondisi inflasi secara global akan berdampak pada pengetatan kebijakan moneter di banyak negara maju. Berikutnya, kondisi tersebut bakal mempengaruhi daya beli, sehingga akan berdampak pada sektor konsumsi. “Dua dampak tersebut perlu juga ditanggapi serta diantisipasi,” imbuhnya.

Di Indonesia, lanjutnya, sebagian dari kenaikan harga komoditas ini belum dirasakan oleh konsumen karena kebijakan harga yang diatur oleh pemerintah (administered price). Sri Mulyani mengklaim harga pangan, misalnya beras, relatif stabil dalam dua tahun terakhir.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai pergerakan harga pangan lainnya, termasuk minyak goreng dan kedelai. Pasalnya, tekanan tensi geopolitik Rusia-Ukraina juga bisa memberikan dampak ke harga komoditas. “Hal itu akan berdampak signifikan bagi beberapa komoditas di Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga mengantisipasi kenaikan harga, khususnya barang musiman, saat memasuki Ramadan. Hal ini bisa berdampak pada daya beli dan konsumsi masyarakat, sehingga mempengaruhi laju pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah akan menggunakan kebijakan fiskal, moneter, bahkan intervensi di pasar agar dapat memastikan bahwa proses pemulihan akan berlanjut,” tutur dia.

Kebijakan fiskal dan moneter akan dijalankan secara terintegrasi untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga. Pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memastikan ketersediaan barang. “Jadi kami akan menggunakan semua alat agar kami dapat menavigasi situasi yang sangat menantang ini. Apalagi pandemi belum berakhir, serta sekarang risiko geopolitik baru,” sebut Sri Mulyani.

Stabilitas Pangan

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjadja Kamdani memperkirakan, laju inflasi masih bergerak naik cukup tinggi. Sebab, ada berbagai faktor di masa depan yang akan jauh lebih sulit dikendalikan pemerintah, seperti kenaikan harga minyak global yang bisa memicu kenaikan harga bahan bakar mineral, serta peningkatan permintaan masyarakat di periode Ramadan dan menjelang Lebaran.

“Di samping itu, secara natural inflasi akan terjadi bila pemerintah sukses melakukan normalisasi/pemulihan ekonomi, karena pemulihan ekonomi berasosiasi langsung dengan peningkatan produktivitas pekerja, penciptaan lapangan kerja baru,” ucap Shinta.

Apindo menyarankan tiga hal agar pemerintah bisa menjaga kestabilan inflasi di sektor pangan. Pertama, adanya keseimbangan terhadap volume penawaran dan permintaan pangan nasional. Impor bahan pangan dilakukan bila benar-benar dibutuhkan atau ketersediaan di dalam negeri tidak mencukupi. “Ini tentu berimplikasi pada pembenahan atau perbaikan tata kelola dan pencatatan supply pangan nasional,” ucap Shinta.

Kedua, memastikan kelancaran dan distribusi supply pangan, khususnya di daerah yang krisis dari sisi jumlah penduduk. Kelancaran dan keterjangkauan biaya logistik pangan dapat menjadi penentu wajar atau tidaknya kenaikan harga pangan nasional di daerah. Ketiga, memastikan tidak adanya manipulasi harga pasar dari oknum-oknum di sepanjang jalur distribusi pangan.

“Kalau tiga hal ini bisa dilakukan secara berkala dengan disiplin oleh pemerintah, kami cukup yakin inflasi pangan nasional bisa dicegah dan dikendalikan dengan baik, tanpa membebani masyarakat apalagi sampai mendorong masyarakat dengan daya beli rendah kepada kemiskinan,” tutur Shinta.

Editor: Nasori