JAKARTA, investor.id - Perusahaan-perusahaan BUMN resmi mendapatkan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 41,31 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2023. Juru bicara Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan PMN tersebut untuk penugasan bukan menutup kerugian.
"PMN itu dikucurkan seolah-olah BUMN rugi. Padahal, PMN itu diberikan kalau berurusan dengan penugasan atau aksi korporasi berupa pengembangan usaha," ucap Arya di acara Ngobrol Pagi (Ngopi) seputar BUMN, di Kementerian BUMN, Kamis (29/9/2022).
Arya menambahkan, BUMN mendapatkan penugasan karena perusahaan pelat merah berperan untuk membuka market baru atau ruang-ruang di mana para pemain swasta belum masuk. Artinya, ketika market belum terbangun, maka BUMN harus masuk. Pada konteks itulah, pemilik modal kemudian memberikan penugasan kepada BUMN.
Baca juga: Menkeu: Pemulihan Ekonomi Makin Kuat Beri Daya Tahan Ekonomi
Selain itu, seperti umumnya perusahaan, BUMN juga jika ingin mengembangkan usaha tentu akan membutuhkan dana. Jika BUMN itu terbuka, maka peningkatan dana dieksekusi melalui right issue atau IPO. Sedangkan jika tertutup dilaksanakan lewat penambahan saham. Dengan demikian, Arya menuturkan tugas BUMN itu di samping aksi korporasi, juga penugasan.
"Jadi, kalau dibilang PMN untuk BUMN rugi itu enggak ada. Ini semua penugasan. Kalau kami nggak ditugaskan, kami juga nggak perlu PMN," tegas Arya.
Baca juga: Menkeu Janji Genjot Sisa Belanja Pusat dan Daerah di Kuartal IV
Lagipula, kata dia, jika BUMN tidak masuk sebuah daerah juga tidak akan berkembang. Karena itu, pemilik modal memberikan kepada BUMN untuk melakukan penugasan-penugasan tersebut yang tidak mungkin dikerjakan swasta.
Lalu, imbuhnya, selama tiga tahun terakhir, Menteri BUMN Erick Thohir juga telah gencar melakukan transformasi dan hasilnya tercermin dari kontribusi BUMN kepada negara sebesar Rp 1.200 triliun dalam bentuk pajak, PNBP, dan dividen.
Adapun PMN yang akan diterima perusahaan BUMN pada tahun ini dari TA 2023 total mencapai Rp 41,31 triliun yang terdiri dari PT Hutama Karya (Persero) (HK) sebesar Rp 28,9 triliun, PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun, Defend ID sebesar Rp 1,7 triliun, dan Airnav sebesar Rp 0,66 triliun.
Baca juga: Infrastruktur Era Jokowi juga sebagai Bentuk Keadilan Sosial
Arya menjabarkan PMN kepada HK akan digunakan untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan merupakan penugasan. Sementara PMN PT PLN akan dimanfaatkan untuk penugasan jaringan listrik desa, PMN Defend ID untuk memperkuat fasilitas radar dan amunisi dalam upaya meningkatkan pertahanan dan keamanan. Sedangkan Airnav untuk memperbarui alat.
Lebih jauh, di samping PMN, BUMN juga memiliki cadangan investasi sebesar Rp 5,7 triliun yang belum dialokasikan karena masih harus mendapatkan persetujuan dari DPR dan Kementerian Keuangan.
Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)
Sumber : Investor Daily
Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS
