Ekspor Sawit Selamatkan Indonesia dari Ancaman Resesi 

JAKARTA, investor.id - Ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dianggap mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia dari ancaman resesi dunia. Ini asalkan pemerintah membuat kebijakan yang kreatif dan memberikan relaksasi ekspor CPO.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, dalam menghadapi ancaman resesi dunia, pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan dengan memberikan dukungan sebesar-besarnya terhadap komoditas berorientasi ekspor, salah satunya CPO. Ironisnya, saat ini masih ada beberapa kebijakan yang justru membatasi kegiatan ekspornya.

“Misalnya terkait kebijakan pemerintah berupa Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), Persetujuan Ekspor (PE), dan Flush Out (FO), Bea Keluar dan lain-lainnya, ini jelas menghambat ekspor,” kata Tauhid dalam keterangan tertulis, Senin (11/10).

Menurut Tauhid, keinginan pemerintah mempercepat ekspor dan selamat dari resesi ekonomi dunia dapat terealisasi asalkan kebijakan yang menghambat ekspor, seperti DMO, DPO, dan Flush-Out dapat dihilangkan. “Bahkan akan diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas global sehingga menambah pendapatan negara. Pemerintah lebih baik mencabut kebijakan DMO, DPO, dan Flush-Out, karena menghambat ekspor CPO dan turunannya. Apalagi, CPO masih menjadi komoditas yang menyumbangkan pundi-pundi besar terhadap devisa negara,” kata dia.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak sawit mentah (CPO) berkontribusi sebesar Rp 112,82 triliun bagi perekonomian Indonesia sepanjang kuartal I-2022. Angka ini cukup besar setara 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Tauhid menilai adanya kebijakan DMP dan DPO menyebabkan terjadinya disparitas harga kelapa sawit di tingkat domestik dan harga di pasar internasional (CIF Rotterdam) yang kini menyentuh US$ 1,05 ribu per metrik ton.“Terlebih, kenaikan harga di pasar global tersebut, akan berlangsung cukup lama dan sulit turun dalam waktu dekat. Di sini terlihat, siapa yang akan dirugikan dengan penurunan harga TBS (tandan buah segar). Jangan sampai petani terlalu dirugikan, karena luas lahannya hanya di bawah dua hektare,” kata Tauhid.

Ia mengingatkan, naiknya harga minyak goreng di pasar tradisional dan ritel bukan disebabkan pada terbatasnya jumlah pasokan dalam negeri, melainkan harga di tingkat global yang menjadi acuan produsen kelapa sawit melonjak tajam. Apalagi, Indonesia tidak memiliki andil untuk menekan harga di pasar global karena masih banyak negara eksportir kelapa sawit di dunia seperti Malaysia.

Sementara itu, Akademisi Universitas Al- Azhar Indonesia DR. Sadino, SH, MH, menegaskan, larangan ekspor akan menghambat pertumbuhan ekonomi, pemulihan krisis, dan merugikan perekonomian negara khususnya devisa yang hilang akibat larangan ekspor. “Hambatan dan larangan ekspor akan merugikan bangsa Indonesia. Menghambat pertumbuhan ekonomi, pemulihan krisis dan merugikan perekonomian negara yang diakibatkan dari hilangnya devisa,” tegas Sadino.

Editor: Investor.id