OPSI Nilai Penyaluran BSU Belum Berjalan Optimal

JAKARTA, investor.id - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai pemerintah belum menjalankan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara optimal. Sebab sampai saat ini penyaluran BSU masih 71,64%, seharusnya bisa lebih dipercepat lagi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bila dibanding dengan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat miskin yang saat ini sudah mencapai 98,57%, penyaluran BSU relatif lambat.

Sekjen OPSI Timboel Siregar mengatakan penyaluran BSU 2022 harus disegerakan sampai akhir bulan Oktober ini. Bila penyaluran BSU 2022 telat maka momentum BSU 2022 membantu daya beli pekerja menjadi tidak efektif.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) penyaluran BSU untuk 9,2 juta tenaga kerja atau setara 71,64% dari total target penyaluran BSU yaitu 14,6 juta tenaga kerja . Saat ini penyaluran sudah masuk tahap VI, dimana pada tahap tersebut BSU disalurkan untuk 776.556 tenaga kerja.

“Bukankah Presiden Jokowi berharap melalui BSU dan bantuan pemerintah lainnya membuat konsumsi dan daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan baik di daerah maupun di negara Indonesia,” ucap Timboel pada Rabu (26/10).

Setiap penerima BSU akan menerima Rp 600 ribu yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing peserta. Beberapa syarat penerima BSU di antaranya adalah WNI; peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2022; mempunyai gaji/upah paling tinggi Rp 3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh); serta dikecualikan untuk PNS, Polri, dan TNI. Penerima BSU juga di luar orang yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

Dia mengatakan daya beli pekerja sudah tergerus oleh inflasi tinggi akibat kenaikan harga BBM maupun dampak geopolitik dunia. Oleh karena itu BSU kepada pekerja harus segera tersalur 100% di akhir Oktober ini. Harga kebutuhan pokok meningkat, apalagi disertai kenaikan harga BBM, yang menyebabkan daya beli pekerja saat ini menurun. BSU diharapkan dapat membantu mengatasi penurunan daya beli saat ini.

“Seharusnya Menteri Ketenagakerjaan bisa menerjemahkan harapan Presiden Jokowi di atas dengan lebih cepat menyalurkan BSU. Semoga penyaluran BSU 2022 selesai di akhir Bulan Oktober ini, tanpa menunggu seremonial pembagian BSU kepada pekerja yang berhak menerimanya,” kata Timboel.

BSU sudah tiga kali ini dilaksanakan (BSU 2020, 2021 dan 2022) sehingga pengalaman 2021 dan 2020 dengan berbagai hasil evaluasinya bisa membantu penyaluran BSU 2022 lebih cepat lagi. Sebab Kemenaker sudah punya pengalaman yang bisa dijadikan dasar untuk penyaluran BSU 2022. Kemenaker sudah memiliki data yang ada di BPJS ketenagakerjaan. Dengan pengalaman BSU 2021 dan BSU 2020 seharusnya validasi data tidak menjadi kendala lagi. Bukankah Kemnaker sudah memiliki data tentang penerima BSU yang memiliki rekening himbara, yang memang dipersyaratkan pada saat penyaluran BSU 2021.

“Dengan data tersebut tentunya Kemenaker juga sudah memiliki data penerima yang tidak memiliki rekening bank Himbara sehingga bisa disalurkan melalui Kantor Pos,” tandas Timboel.

Timboel mengatakan data BSU 2022 merupakan rangkaian data BSU 2020 dan 2021, sehingga tinggal melanjutkan saja. Kalau pun ada pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau perusahaan menunggak iuran, itu tidak mengubah banyak data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan yang berhak mendapatkan BSU 2022.

“Tentunya data BSU 2022 tidak banyak berubah dari data BSU 2020 dan BSU 2021,” imbuh Timboel.

Dasar hukum pelaksanaan BSU 2022 yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) no. 10 tahun 2022 juga membuka penyaluran melalui kantor pos sehingga sarana penyaluran BSU 2022 tidak hanya melalui Bank-bank Himbara. Dengan kombinasi penyaluran via kantor pos dan rekening Bank Himbara seharusnya penyaluran BSU 2022 bisa segera diselesaikan di akhir Oktober 2022. Seharusnya penyaluran BSU ini dilakukan secara simultan melalui Kantor Pos dan Bank Himbara.

“Mengapa penyaluran BSU lebih lambat dibandingkan penyaluran BLT kepada masyarakat miskin, tentunya hal ini harus dijelaskan oleh Ibu Menaker sehingga jelas apa kendala yang menghambat penyaluran BSU tersebut. Saya khawatir penyaluran BSU 2022 memang diskenariokan untuk dilaksanakan menunggu jadwal Presiden dengan seremonial ke daerah-daerah, dan Ibu Menaker mendampinginya,” kata Timboel.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penyaluran BSU tahun 2022 diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022. Sedangkan masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id.

"Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek,"pungkas Ida.

Editor: Indah Handayani