Luhut: Biarkan Kami Proses Bahan Mentah dalam Negeri

BALI, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan agar negara maju tidak mempermasalahkan jika negara berkembang seperti Indonesia memproses bahan mentahnya dalam negeri. Pernyataan ini berkaitan dengan upaya hilirisasi yang tengah digencarkan pemerintah.

"Kepada para negara maju, biarkanlah negara berkembang seperti memproses bahan mentah dalam negeri. Kalian berinvestasilah di Indonesia karena ini membantu negara berkembang seperti Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dengan memperkenalkan hilirisasi," jelas Luhut di hadapan berbagai pelaku usaha dalam negeri maupun internasional di BNEF Summit di Grand Hyatt Bali, Sabtu (12/11/2022).

"Jadi jangan menghukum kami dengan mengatakan ‘hei, kamu harus mengekspor bahan mentahmu ke negara lain’," imbuh Luhut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sedang menggencarkan hilirisasi nikel. Sejak 1 Januari 2020, Indonesia juga telah memberhentikan ekspor bijih nikel dengan harapan dapat menciptakan nilai tambah atau added value. Data pemerintah yang ditampilkan di BNEF Summit menunjukkan berkat hilirisasi nikel, nilai ekspor besi dan baja dapat mencapai $20,9 miliar di tahun 2021. Bahkan diproyeksikan ekspor besi dan baja bisa menyentuh angka $27,8 miliar di tahun 2022. 

Sementara itu, realisasi ekspor MHP (bahan utama baterai berbasis nikel) mencapai $300 juta di tahun 2020, lalu kemudian naik menjadi $1,4 miliar pada tahun 2021. Lalu diperkirakan mencapai $1,9 miliar tahun ini. Luhut menjelaskan terkait pembangunan hilirisasi di kawasan industri Kalimantan Utara (Kaltara).

“Ini adalah sebuah game changer bagi Indonesia karena nilai investasinya mencapai $132 miliar,” jelas Luhut.

Kawasan ini akan memproduksi 3 juta ton electronic alumina, 265 GwH new energy battery, 5 juta besi dan baja, serta 1,4 juta ton industrial & polycrystalline silicon. Kawasan ini juga disebut terdiri dari industri petrokimia terbesar (4x16 juta ton).

Sebagai informasi, keputusan Indonesia untuk melarang ekspor nikel pun membuat Uni Eropa (UE) geram hingga menggugat RI di World Trade Organization (WTO). Dilansir dari situs WTO, status terbaru dari gugatan ini adalah panel telah terbentuk per 29 April 2021.

Adapun BNEF Summit digelar sebagai salah satu side event B20 Summit. Yang akan digelar selama 13-14 November 2022. B20 Summit akan dihadiri oleh lebih dari 3.300  orang, yang mencakup 2.000 pimpinan negara, CEO, dan segenap pemimpin bisnis dari berbagai perusahaan  multinasional yang berasal lebih dari 40 negara.

Editor: Investor.id