Bahlil: Pemerintah Tegas Jalankan Hilirisasi

JAKARTA, investor.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan langkah pemerintah menjalankan hilirisasi komoditas tambang seperti nikel dan timah dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah yang berujung ke peningkatan kesejahteraan rakyat. Meski sempat ditentang oleh banyak pihak, tetapi pemerintah tegas untuk menjalankan hilirisasi.

“Negara jangan dikendalikan pengusaha dan negara jangan ditakut-takuti negara lain. Pemerintah yang mengendalikan pengusaha melalui arah kebijakan negara. Negara lain enggak boleh intervensi kita karena kita punya kewenangan sendiri,” ucap Bahlil dalam program ‘Obrolan Malam Fristian’ di BTV, Jumat (25/11/2022).

Pemerintah secara tegas sudah menetapkan kebijakan untuk melakukan hilirisasi. Langkah tersebut dimulai dengan melarang ekspor nikel ore, meskipun banyak rintangan saat menjalankan kebijakan tersebut. Bahkan Indonesia juga digugat oleh negara lain ke organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO). Hal ini juga menunjukkan leadership Presiden Joko Widodo yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain khususnya yang terkait untuk kepentingan rakyat.

“Pemerintahan Joko Widodo sangat keras menentukan sikap dalam melarang ekspor barang mentah. Tujuannya adalah hilirisasi. Apalagi untuk kepentingan rakyat misalnya nikel, digertak dibawa ke WTO kami layani. Presiden Joko Widodo bilang lawan, negara-negara kita gak boleh diatur pengusaha. Kayak begini dong pemimpin, jangan jadi pemimpin memble,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, saat memulai melakukan hilirisasi dirinya didatangi banyak pihak yang menyatakan bahwa hilirisasi akan membawa banyak risiko bagi Indonesia. Khususnya dalam hal kehilangan pendapatan negara dari sektor pertambangan. Padahal bila pemerintah bisa menjalankan hilirisasi dengan baik justru akan memberikan efek positif bagi perekonomian domestik. Sebab hilirisasi menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, menjaga kedaulatan lingkungan kita dalam pengelolaan dan ekspor kita bisa terjaga.

“Mengenai hilirisasi nikel, dulu neraca perdagangan kita tahun 2016-2017 defisit US$ 18 miliar tahun 2021 tinggal US$ 2 miliar. Kita sudah ekspor hasil hilirisasi nikel US$ 20,9 miliar. Di tahun ini diperkirakan mencapai US$ 27 miliar ini kan hilirisasi masif,” ucap Bahlil.

Editor: Indah Handayani