Menu
Sign in
@ Contact
Search
Foto udara menunjukkan pengendara yang melakukan perjalanan di jalan tol Jakarta pada 23 April 2022. (FOTO: TELUK ISMOYO / AFP)

Foto udara menunjukkan pengendara yang melakukan perjalanan di jalan tol Jakarta pada 23 April 2022. (FOTO: TELUK ISMOYO / AFP)

Tekan Defisit APBN 2023, Pemerintah Jalankan Efisiensi Anggaran

Rabu, 30 Nov 2022 | 03:30 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id- Pemerintah telah menetapkan tahun 2023 sebagai tahun konsolidasi fiskal sehingga defisit tahun 2023 bisa kembali di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menargetkan defisit dalam APBN 2023 sebesar 2,84% dari PDB.

Defisit APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar 2,84% dari PDB atau secara nominal sebesar Rp 598,2 triliun. Dengan besaran defisit tersebut, masih membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp 696,3 triliun untuk dapat dikelola dengan efisien dan efektif.

“Jadi kami mencari ruang efisiensi bukan dalam rangka mengurangi pengeluaran negara tetapi dalam rangka membuat lebih efisien. Nah ini kan beda? Ini berbeda dari sekedar potong anggaran pemerintah tidak melakukan pemotongan anggaran,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Wealth Wisdom yang berlangsung secara hibrida di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada Selasa (29/11).

Baca juga: Firli Bahuri: Ganjar Pranowo Sukses Ciptakan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi

Advertisement

Mulai 2023, pemerintah harus merujuk kembali pada ketetapan UU No 17/ 2003 yang mengatur batas defisit APBN sebesar 3% dari PDB. Bila dirinci dalam APBN 2023 pendapatan negara tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.463,0 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.021,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 441,4 triliun. Belanja negara dalam APBN tahun 2023 disepakati sebesar Rp 3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp814,7 triliun.

“Pemerintah lewat APBN punya resources. Tapi yang jauh lebih penting daripada sekedar resources dalam APBN adalah bagaimana memakai uang itu agar efisien benar-benar menghasilkan  dan bermanfaat bagi masyarakat daan menjadi katalis sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata Suahasil.

Saat awal memasuki pandemi Covid-19 di tahun 2020 pemerintah melakukan pelonggaran defisit hingga di atas 3% dari PDB.. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kompensasi dari tingginya anggaran belanja untuk penanganan Covid-19 namun dari sisi penerimaan harus memberikan relaksasi kepada sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Siapkan Antisipasi Lonjakan Harga

Namun, lanjut dia, pemerintah menjalankan relaksasi defisit secara disiplin dari tahun 2020 hingga tahun 2022 ini. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat disiplin dalam melakukan pembiayaan  atas defisit. Tahun 2023 nanti defisit akan kembali di bawah 3% dari PDB.

“Maka ketika kita bikin APBN 2023 dan disetujui di bulan September lalu defisitnya turun, tahun depan 2,84% dari PDB. Ini adalah sinyal pemerintah enggak akan print surat utang banyak-banyak. Dengan melakukan seperti itu pemerintah akan melakukan penghematan, ini yang kami susun terus,” kata Suahasil.

Dia menuturkan salah satu penghematan yang dilakukan pemerintah yaitu pada tahun 2022 ini pemerintah memperkenalkan automatic adjustment terhadap setiap Kementerian/Lembaga. Dengan langkah tersebut Kementerian/Lembaga akhirnya memilih sendiri anggaran mana yang tidak perlu digunakan sehingga bisa dihemat.

Baca juga: Pemerintah Dorong Creating Shared Value untuk Komoditas Berorientasi Ekspor

“Waktu itu angkanya kita taruh 5% dari anggaran K/L tolong dipilah kita masukin automatic adjustment hasilnya K/L memilah 5% yang paling tidak prioritas. Apakah masih ada? Kita beri arahan lagi mana yang memang harus dibelanjakan ya belanjakan Mana yang perlu kita efisienkan maka harus diefisienkan,” tandas Suahasil.

Suahasil menuturkan peran anggaran negara hanya 15% terhadap PDB, sedangkan 85% berasal dari berbagai sumber seperti sektor usaha, dunia swasta, dunia usaha, rumah tangga usaha, rumah tangga masyarakat konsumen produsen. Pemerintah mengupayakan agar peran anggaran negara yang 15% ini dapat menjadi katalis 85% sumber pertumbuhan PDB lainnya.

“Ini yang kita cari terus, untuk itu harus efisien dan APBN kita bikin supaya lebih kredibel. Kami selalu sebut konsolidasi fiskal artinya kembali defisit ke bawah 3% supaya dia menjadi kredibel dan mendorong menjadi katalis,” tutur Suahasil.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com