Tak Gentar dengan Gugatan WTO, Pemerintah Tetap Jalankan Hilirisasi Bauksit

JAKARTA, investor.id - Presiden Joko Widodo mengatakan meski pemerintah kalah dalam gugatan terkait nikel oleh Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), namun pemerintah tetap konsisten melanjutkan hilirisasi.

Pemerintah akan melakukan banding dan menambah komoditas yang akan dilakukan hilirisasi setelah nikel, yaitu timah. "Meski kalah di WTO atas gugatan Uni Eropa, tidak apa-apa, saya sampaikan ke menteri, nanti babak yang kedua, hilirisasi bauksit. Artinya bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah, setelah itu bahan-bahan lain. termasuk hal-hal kecil, urusan kopi, usahakan jangan diekspor dalam bentuk bahan mentah, sudah hampir 100 tahun kita mengekspor itu," ucap Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 yang berlangsung secara hibrida di Hotel Ritz Carlton pada Rabu (30/11).

Joko Widodo mengatakan, dengan adanya hilirisasi produk komoditas ekspor akan meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu pemerintah menghentikan ekspor produk mentah dan mulai mendirikan pabrik pengolahan.

"Begitu didapatkan investasinya, kita bangun, kerja sama pusat dan daerah, nilai tambah itu akan diperoleh," ucap Joko Widodo.

Dia mencontohkan, dengan adanya hilirisasi nikel, ekspor nikel meningkat pesat. Sebelumnya dalam lima tahun lalu, nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah hanya US$ 1 miliar atau sekitar Rp 19 triliun. Namun pada 2021 atau setelah hilirisasi berjalan, nilai ekspor nikel mencapai US$ 20,8 miliar atau sekitar Rp 300 triliun. "Dari Rp 20 triliun meloncat ke Rp300 triliun lebih, 18 kali lipat kalau dihitung nilai tambahnya," kata Joko Widodo.

Joko Widodo menuturkan keberhasilan hilirisasi berkontribusi positif terhadap neraca perdagangan domestik. Saat ini neraca perdagangan Indonesia sudah surplus selama 29 bulan berturut-turut.

"Neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus yang sebelumnya selalu negatif. Berpuluh-puluh tahun, baru 29 bulan lalu surplus," ucap Joko Widodo.

Menurut Joko Widodo, gugatan Uni Eropa karena mereka memiliki banyak pabrik pengolahan komoditas tambang, sehingga jika Indonesia melakukan hilirisasi, mereka bisa menutup industri pengolahan dan meningkatnya jumlah pengangguran.

"Karena industrinya banyak di sana, kalau dikerjakan di sini, maka di sana ada pengangguran, pabrik tutup, industri tutup. Tapi kan kita ingin maju, negara kita ingin menjadi negara maju, kita ingin buka lapangan kerja. kalau digugat saja kita takut, tidak jadi. kita tidak akan jadi negara maju, jadi saya sampaikan pada menteri, terus, tidak boleh berhenti di nikel, terus ke yang lain," ucap Joko Widodo.

Tingkatkan Investasi

Dalam kesempatan yang sama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya meyakini kebijakan hilirisasi menjadi langkah tepat untuk meningkatkan investasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung langkah pemerintah dalam upaya melakukan hilirisasi komoditas ekspor dan siap memberikan bantuan dalam upaya mempermudah perizinan.

"DPMPTSP seluruh Indonesia mengharapkan agar kebijakan ini sekalipun kita ditekan dari sana sini, tetap kita pertahankan. Siapa pun yang melakukan intervensi, kita harus jalan terus, termasuk dengan WTO. Jadi mereka mengatakan bahwa negara kita ini jangan diatur. Karena itu mereka semua taat untuk hilirisasi jalan terus," kata Bahlil.

Editor: Investor.id